Lintasjejaring.com, Samarinda – Rencana pemangkasan anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun oleh Presiden Prabowo mendapat berbagai tanggapan, termasuk dari Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.
Ia menegaskan menolak kebijakan tersebut karena anggaran yang tersedia saat ini saja masih belum mencukupi kebutuhan pembangunan di Samarinda.
Pemangkasan anggaran ini berdampak pada berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang harus mengalami pengurangan sebesar Rp 4,81 triliun atau 75,2 persen dari total anggarannya. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga terkena pemotongan hingga Rp 81,38 triliun dari total Rp 110,95 triliun, setara dengan 73,34 persen. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami pengurangan Rp 3,66 triliun dari Rp 5,27 triliun atau sekitar 69,4 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Samri, kebijakan ini akan semakin memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama di Samarinda. Ia menekankan bahwa pemotongan anggaran akan berdampak langsung pada program pembangunan di kota tersebut.
“Anggaran yang kita miliki saat ini saja sudah kurang, apalagi jika dipotong lebih jauh,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa dalam APBD murni tahun anggaran 2025, anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 4,9 triliun masih lebih rendah dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang mencapai Rp 5,1 triliun.
“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami menolak. Efisiensi ini akan berdampak pada pembangunan yang sudah direncanakan,” tegasnya.
Samri berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan pemangkasan ini, terutama terkait dampaknya terhadap daerah. Dengan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, ia khawatir pemotongan anggaran justru akan menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
(Has)
