Lintasjejaring.com, Samarinda – Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) yang menaungi pengemudi ojek online lintas aplikasi di Kalimantan Timur menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka meminta perubahan aturan transportasi daring yang selama ini merugikan driver. Rabu, (20/05/2026).
Koordinator AMKB, Ifan Jaya, menyoroti tarif layanan logistik dan pengantaran makanan yang masih terlalu rendah. Ia menilai tarif sekarang tidak sebanding dengan biaya operasional para pengemudi.
“Kami ingin ada evaluasi total terhadap tarif. Pendapatan driver terus menurun, sementara biaya hidup semakin naik,” ujar Ifan Jaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar para pengemudi tetap memperoleh penghasilan layak.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, banyak driver kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi biaya hidup di wilayah penyangga IKN ikut naik,” katanya.
AMKB juga meminta pemerintah membatasi perekrutan mitra baru. Para pengemudi menilai jumlah driver di jalan sudah terlalu banyak sehingga pendapatan mereka terus menurun.
“Jumlah mitra sekarang sudah sangat padat. Order makin sedikit karena driver terus bertambah,” ucapnya.
Selain itu, AMKB mendorong pemerintah menata ulang regulasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) untuk layanan taksi online. Mereka berharap aturan baru mampu menciptakan persaingan yang lebih sehat antarplatform.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, langsung merespons tuntutan tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah akan menjaga keseimbangan antara aplikator dan para mitra pengemudi.
“Pemerintah harus menjaga kepentingan semua pihak. Mitra ojol bekerja keras untuk keluarga mereka, sedangkan aplikator membuka lapangan kerja. Hubungan ini harus sehat dan adil,” tegas Seno Aji.
Ia memastikan Pemprov Kaltim segera membentuk tim kajian khusus untuk membahas penyesuaian tarif ASK dan layanan logistik daring.
“Kami tidak ingin ada pihak yang merasa rugi. Karena itu, kami akan duduk bersama mencari formulasi terbaik,” katanya.
Seno Aji juga meminta Gojek, Grab, dan Maxim membuka data jumlah mitra aktif kepada Dinas Perhubungan.
Menurutnya, data tersebut penting untuk memetakan perlindungan sosial bagi para driver sekaligus memperluas akses jaminan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami ingin data itu terbuka supaya pemerintah bisa memetakan perlindungan sosial dan mencegah praktik yang merugikan mitra pengemudi,” tutupnya.
Penulis : Sull
Editor : Redaksi
