Lintasjejaring.com, Samarinda — Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Samarinda kembali memantik keprihatinan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menegaskan bahwa solusi terhadap persoalan ini tidak cukup dengan pendekatan hukum.
Ia mendorong agar penguatan nilai dan ketahanan keluarga menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Persoalan ini lebih dalam dari sekadar pidana. Kita sedang menghadapi melemahnya struktur dasar keluarga emosional, moral, dan spiritual,” ujar Puji, Selasa (29/7/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai respons konkret, DPRD saat ini tengah menyusun Raperda Ketahanan Keluarga. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru untuk menanamkan kembali nilai budaya, spiritual, dan peran keluarga sebagai benteng utama dalam menangkal krisis sosial.
Menurut Puji, salah satu tantangan terbesar dalam keluarga masa kini datang dari derasnya arus informasi dan tekanan ekonomi.
Tanpa pemahaman nilai yang kuat, ia khawatir banyak keluarga kehilangan kendali atas arah tumbuh kembang anak.
“Kalau tidak dibentengi nilai sejak dari rumah, anak-anak akan rentan terpapar penyimpangan dan kekerasan jadi makin mudah terjadi,” tuturnya.
Ia juga menyoroti masih minimnya anggaran untuk lembaga teknis seperti DP2PA dan DP2KB, yang seharusnya menjadi garda depan dalam edukasi dan pendampingan keluarga.
“Tanpa dukungan dana yang cukup, program hanya jadi wacana. Ini harus dibenahi jika kita serius ingin mencegah kekerasan sejak dari akarnya,” tegas Puji.
Selama ini, menurutnya, perhatian pemerintah lebih banyak terserap pada sektor pendidikan dan kesehatan formal, sementara keluarga sebagai pondasi awal kehidupan sosial justru luput dari perhatian kebijakan.
“Semua masalah sosial, dari kekerasan, penyimpangan, sampai krisis identitas generasi muda, berakar dari keluarga yang tidak berfungsi. Kita harus mulai dari sana,” tutupnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
