Lintasjejaring.com, Samarinda — Keberadaan sekolah swasta sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan di Kota Samarinda mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Yakob Pangedongan, yang menyatakan bahwa pemerintah kota perlu memperluas cakupan kebijakan pendidikan agar tidak hanya berpihak pada sekolah negeri semata.
Menurut Yakob, kontribusi sektor swasta dalam menyediakan layanan pendidikan selama ini sudah terbukti signifikan, sehingga pemerintah harus mulai melihatnya sebagai mitra strategis yang layak mendapat dukungan.
“Kalau sekolah swasta dibiarkan jalan sendiri tanpa penguatan, risikonya besar. Ketika mereka tidak sanggup bertahan, justru sekolah negeri yang akan kewalahan menampung limpahan siswa,” ujarnya, Kamis (26/6/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, salah satu bentuk keberpihakan pemerintah bisa diwujudkan melalui pemerataan dukungan anggaran, termasuk dalam program pendidikan seperti GratisPol.
Yakob menekankan bahwa meskipun sekolah swasta tidak sepenuhnya bergantung pada dana pemerintah, tetap diperlukan bentuk insentif atau dukungan yang relevan untuk menjaga mutu dan daya jangkaunya.
“Bukan berarti anggaran harus sama rata, tapi ada porsi yang layak untuk menunjang operasional mereka. Pendidikan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yakob mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan di sekolah swasta tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak dari mereka justru mampu memberikan layanan pendidikan yang setara, bahkan lebih unggul dibanding beberapa sekolah negeri.
Karena itu, ia meminta agar kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Samarinda tidak eksklusif hanya untuk lembaga negeri, melainkan juga menyasar sekolah swasta agar masyarakat memiliki pilihan yang luas dan berkualitas.
“Faktanya, banyak sekolah swasta yang secara mutu bisa bersaing. Kalau dikelola dan dibantu dengan benar, mereka bisa jadi bagian penting dalam menciptakan akses pendidikan yang merata,” lanjutnya.
Yakob menegaskan bahwa dukungan terhadap sektor swasta bukan sekadar bentuk bantuan, tapi strategi memperkuat keseluruhan ekosistem pendidikan di kota ini.
“Pemerintah perlu menjaga keseimbangan perhatian agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan pendidikan,” tandasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
