LINTASJEJARING.COM, Berau – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Abdul Waris, harapkan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menindak praktik illegal fishing yang masih marak terjadi di wilayah perairan Berau.
Menurutnya, kegiatan penangkapan ikan secara ilegal ini tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya laut, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan lokal yang bergantung pada hasil tangkapan ikan secara sah dan berkelanjutan.
Abdul Waris menegaskan bahwa tindakan ilegal ini telah menimbulkan keresahan bagi nelayan lokal Berau. Mereka tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga dihadapkan pada penurunan kualitas dan jumlah ikan yang dapat ditangkap karena memungkinkan rusaknya ekosistem laut akibat praktik illegal fishing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Praktik illegal fishing di perairan Berau tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pemerintah daerah harus bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang merusak ekosistem laut kita. Ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga sangat merugikan nelayan lokal yang berjuang mencari nafkah,” ujar Abdul Waris.
Lebih lanjut, Abdul Waris menjelaskan bahwa praktik illegal fishing yang sering melibatkan penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bom ikan atau jaring pukat harimau, telah menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan terumbu karang di wilayah perairan Berau.
Kondisi ini menurutnya, membuat nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap tradisional mengalami kesulitan mendapatkan hasil tangkapan yang layak. Padahal, sebagian besar nelayan di Berau sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut untuk mendukung perekonomian keluarga mereka.
“Jika masalah ini tidak segera ditangani, tidak hanya nelayan yang akan merugi, tetapi seluruh ekosistem perikanan di Berau bisa terancam punah. Pemerintah harus lebih serius dalam memberantas praktik ilegal ini, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum dan dinas terkait,” tegas politisi Demokrat tersebut.
Abdul Waris juga mengusulkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan (Diskan) Berau, memperketat pengawasan di perairan Berau dan sekitarnya. Menurutnya, pengawasan yang ketat dan berkelanjutan adalah salah satu kunci penting dalam mencegah praktik illegal fishing.
“Pengawasan yang konsisten dan efektif harus dilakukan, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadi illegal fishing. Ini bukan hanya soal menindak pelaku, tapi juga soal menjaga kelestarian sumber daya alam kita untuk masa depan,” tandasnya.
(Sean/ADV/DPRD Berau)
