Lintasjejaring.com, Kukar – Di tengah upaya meningkatkan budaya literasi masyarakat, keberadaan perpustakaan desa dan kecamatan di Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan mendasar. Banyak petugas perpustakaan yang hingga kini menjalankan tugasnya tanpa dukungan honor tetap, meski peran mereka sangat penting dalam menjaga akses pendidikan masyarakat. kamis (25/06/2026).
Kondisi ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, hamdiah, yang meminta pemerintah daerah memberikan dukungan nyata bagi para penjaga perpustakaan, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.
Menurut Hamdiah, perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku. Fasilitas tersebut menjadi ruang belajar yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk membeli buku secara mandiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mudah-mudahan ke depan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memberikan honor kepada para penjaga perpustakaan yang berada di desa maupun kecamatan,” ujar Hamdiah, Rabu (24/6/2026).
Hamdiah menilai keberadaan petugas perpustakaan selama ini menjadi salah satu faktor penting yang menentukan hidup atau matinya layanan literasi di tingkat desa. Tanpa pengelolaan yang baik, perpustakaan berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai pusat pengetahuan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perpustakaan di daerah terpencil harus tetap dipertahankan dan tidak boleh berhenti beroperasi hanya karena keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran.
“Masih banyak anak-anak yang menggantungkan kebutuhan bacaan mereka pada perpustakaan. Karena itu keberadaannya harus terus dijaga,” tegasnya.
Selain mendorong pemberian honor bagi petugas, Hamdiah juga meminta peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan. Menurutnya, pelayanan yang nyaman dan tertata akan membuat masyarakat semakin tertarik memanfaatkan fasilitas tersebut.
Politisi Nasdem tersebut menilai jika beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain, kebersihan dan kenyamanan ruang baca, penataan koleksi buku yang lebih rapi dan mudah diakses, sistem peminjaman dan pengembalian yang tertib serta pelayanan yang ramah dan aktif kepada masyarakat.
Dengan pengelolaan yang lebih baik, perpustakaan desa diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat aktivitas belajar dan pengembangan pengetahuan masyarakat.
Disisi lain, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Diarpus) Kukar, Ridha Darmawan, mengakui bahwa kondisi perpustakaan desa masih membutuhkan perhatian serius. Hingga saat ini, jumlah perpustakaan yang aktif dan mampu memberikan layanan optimal belum merata di seluruh wilayah Kukar.
Salah satu kendala terbesar adalah terbatasnya petugas yang dapat mengelola perpustakaan secara penuh waktu.
“Karena itu perlu diciptakan sebuah sistem yang mendukung keberlangsungan layanan perpustakaan desa. Salah satunya adalah adanya kompensasi bagi petugas yang menjalankan tugas tersebut,” kata Ridha.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa sebenarnya memiliki peluang untuk memberikan dukungan melalui kebijakan dan penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Di tengah tantangan perpustakaan konvensional, Diarpus Kukar juga terus memperkuat layanan berbasis teknologi melalui platform perpustakaan digital e-Kukar.
Saat ini, layanan tersebut menyediakan sekitar 120 ribu judul buku dengan total 187 ribu eksemplar digital yang dapat diakses masyarakat kapan saja selama terhubung dengan jaringan internet.
Ridha berharap layanan digital tersebut mampu memperluas jangkauan literasi hingga ke pelosok daerah, sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses koleksi buku fisik.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan digital ini sehingga akses terhadap bahan bacaan menjadi lebih mudah, cepat, dan merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Penulis : Sull
Editor : Redaksi
