Hutan Tanpa Pengelola, Surga Aktivitas Ilegal? YKAN Angkat Dilema Pelemahan Harga Kayu

LintasJejaring.com, SAMARINDA – Pelemahan harga kayu dinilai bukan hanya berdampak pada sektor usaha kehutanan, tetapi juga bisa membuka celah baru terhadap ancaman kerusakan hutan. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menilai perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang tetap aktif dan dikelola secara bertanggung jawab justru dapat berperan sebagai benteng perlindungan kawasan hutan. Rabu (11/02/2026).

Pelemahan harga kayu menempatkan sektor kehutanan pada dilema serius. Di satu sisi, tekanan pasar membuat sebagian perusahaan memilih menghentikan operasional, namun di sisi lain kondisi tersebut berpotensi melemahkan pengawasan kawasan hutan dan membuka ruang bagi aktivitas ilegal, yang lebih merusak. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar, tentang bagaimana menjaga keberlanjutan ekonomi kehutanan tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan, sebagai habitat satwa dan penopang kehidupan masyarakat sekitar.

Direktur Eksekutif YKAN, Herlina Hartanto, menegaskan bahwa pendekatan yang diterapkan organisasinya di berbagai bentang alam, adalah menyatukan kepentingan ekonomi dan konservasi dalam satu kerangka pengelolaan.

“Kami tidak melihat bisnis dan konservasi sebagai dua hal yang harus dipertentangkan. Justru keduanya perlu berjalan beriringan,” ucapnya di Hotel Midtown saat dijumpai awak media.

Selama ini, pengelolaan hutan kerap berada dalam tarik-menarik antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Aktivitas yang tidak berkelanjutan berisiko merusak habitat satwa liar seperti orangutan. Namun, pembatasan ekstrem tanpa skema pengelolaan juga dapat memukul keberlangsungan usaha dan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan.

Menurutnya, salah satu fokus utama YKAN adalah membangun konektivitas habitat melalui koridor ekologis, terutama bagi orangutan yang pergerakannya tidak mengenal batas konsesi.

“Orangutan tidak tahu batas administrasi atau izin. Mereka bergerak mengikuti ketersediaan pakan. Kalau setiap konsesi bekerja sendiri tanpa koordinasi konservasi, habitat bisa terpecah-pecah,” terangnya.

Ia menyampaikan bahwa, Fragmentasi hutan berpotensi membuat populasi orangutan terisolasi di area sempit. Ketika sumber makanan menipis, satwa tersebut terdorong keluar kawasan dan memicu konflik dengan manusia.

Untuk itu, pembangunan koridor antar kawasan hutan menjadi strategi penting, agar lanskap tetap saling terhubung dan pergerakan satwa berlangsung secara alami.

Di tengah upaya tersebut, tantangan baru muncul dari sisi ekonomi. Ia mengungkapkan, anjloknya harga kayu dan sulitnya pasar membuat sejumlah perusahaan PBPH hutan alam, memilih tidak lagi beroperasi. Kondisi ini, menurutnya, justru menimbulkan risiko baru.

“Ketika perusahaan menjadi dorman, pengawasan di lapangan melemah. Itu bisa membuka peluang perambahan, penambangan ilegal, atau aktivitas lain yang tidak terkendali,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa, perusahaan kehutanan yang menerapkan praktik pengelolaan berkelanjutan, memiliki peran penting dalam menjaga kawasan tetap terawasi.

“PBPH bukan hanya soal produksi kayu. Di dalam kawasan itu ada orangutan, ada masyarakat yang bergantung pada rotan, bambu, dan sumber air. Kalau dikelola dengan baik, perusahaan bisa menjadi penjaga hutan,” tegasnya.

Selain mendorong penguatan praktik perusahaan, YKAN juga memperluas peran masyarakat lokal dalam perlindungan kawasan. Kelompok patroli hutan yang selama ini bekerja di area lindung sekitar 30 ribu hektare, akan dilibatkan untuk melatih pemuda desa di bentang alam yang lebih luas.

“Kami ingin pengetahuan itu diturunkan. Mereka sudah berpengalaman menangani konflik orangutan dan memahami teknik patroli. Keterlibatan pemuda penting agar perlindungan hutan menjadi gerakan bersama,” bebernya.

Terkait isu dampak pertambangan emas ilegal terhadap orangutan, ia menyebutkan bahwa pihaknya belum memiliki kajian khusus yang bisa menjadi rujukan.

“Kami belum punya penelitian spesifik, jadi tidak bisa menyimpulkan dampaknya secara langsung,” ujarnya.

Namun ia menjelaskan, pada dasarnya orangutan hidup di wilayah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Pembukaan lahan di dataran rendah dapat meningkatkan risiko konflik, akibat berkurangnya ruang jelajah.

Sebaliknya, di kawasan PBPH hutan alam yang menerapkan sistem tebang pilih dan rotasi blok, kondisi habitat dinilai masih relatif terjaga. Ia bahkan menyebut adanya peningkatan populasi orangutan dalam empat tahun terakhir di dua PBPH di bentang alam Wehea – Kelai.

“Penebangan dilakukan bergiliran per blok. Kalau sesuai aturan dan diawasi, sisa hutannya tetap layak menjadi habitat. Data kami menunjukkan ada kenaikan populasi di sana,” ungkapnya.

Menurutnya, temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan secara lestari tidak harus bertentangan dengan upaya konservasi.

“Konservasi dan bisnis tidak selalu berlawanan. Dengan tata kelola yang benar dan penebangan selektif, orangutan masih bisa hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan,” tandasnya.

(Sean)