Jalan Rusak, Kemacetan, Dan Komunikasi Publik Yang Tersendat Di Kalimantan Timur

Oleh : Nur Suciyana

Jalan rusak dan kemacetan sudah menjadi pemandangan yang cukup akrab bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sebagai mahasiswa yang sehari-hari beraktivitas di daerah ini, kondisi tersebut sering saya alami, baik saat berangkat kuliah maupun dalam aktivitas lainnya. Jalan berlubang, debu dari kendaraan berat, serta macet panjang di jam-jam tertentu perlahan menjadi bagian dari keseharian yang tidak bisa dihindari.

Selama ini, persoalan jalan dan kemacetan sering dianggap sebagai masalah teknis semata. Padahal, jika dilihat dari sudut pandang komunikasi, kondisi tersebut juga dapat dibaca sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Jalan yang rusak, perbaikan yang lambat, dan kemacetan yang terus berulang seolah “berbicara” kepada masyarakat tentang bagaimana kebijakan dijalankan dan sejauh mana perhatian diberikan terhadap kepentingan publik.

Ketika jalan dibiarkan berlubang tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat menerima pesan tanpa kata-kata bahwa keluhan mereka belum menjadi prioritas. Komunikasi nonverbal ini muncul melalui pengalaman sehari-hari warga, bukan lewat konferensi pers atau papan pengumuman. Akibatnya, masyarakat hanya bisa menebak-nebak, menunggu, dan akhirnya merasa lelah secara sosial.

Minimnya informasi yang terbuka memperkuat kesan bahwa komunikasi publik masih berjalan satu arah. Informasi mengenai perbaikan jalan atau pengaturan lalu lintas sering kali disampaikan secara terbatas, tanpa membuka ruang dialog. Masyarakat diminta untuk bersabar, tetapi jarang diberikan kejelasan tentang penyebab, proses, dan batas waktu penyelesaian masalah.

Kemacetan lalu lintas juga memperlihatkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antarpihak. Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah, aparat lalu lintas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dan aktivitas pertambangan membuat kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Dalam situasi ini, dampaknya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan ketidaknyamanan dari kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Oleh karena itu, penyelesaian persoalan jalan rusak dan kemacetan di Kalimantan Timur tidak dapat hanya mengandalkan perbaikan fisik semata. Komunikasi publik yang lebih terbuka, jujur, dan melibatkan masyarakat juga dalam proses pengawasan sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu menghadirkan informasi yang jelas, membuka ruang aspirasi warga, Bagi saya, perbaikan komunikasi menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga benar-benar dirasakan dan dipahami oleh masyarakat.

#Note: Semua Isi dan Topik Artikel/Opini yang diterbitkan, merupakan tanggung jawab penulis (pemasang). Terbitan tidak berkaitan /mewakili pandangan Redaksi LINTASJEJARING.COM