Lintasjejaring.com, Samarinda – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), kembali menghadapi sorotan serius, dalam forum Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-10, yang berlangsung di Aula STMIK Widya Cipta Dharma (WICIDA) Samarinda, Senin (20/10/2025) sore.
Kegiatan yang bertema “Pemilukada Langsung Masalah, dan Tantangannya”, kegiatan ini sendiri berlangsung, mulai pukul 16.00 WITA ini, turut hadir dua narasumber utama seperti, Sapto Setyo Pramono, selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, serta Abdul Qoyyim Rasyid, selaku Komisioner KPU Kaltim Peserta kegiatan ini, mayoritas berasal dari civitas akademika, serta mahasiswa STMIK WICIDA.
Dalam agenda ini juga, para narasumber yang hadir, menekankan pada berbagai persoalan mendasar, yang kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di daerah, sementara sistem data kependudukan menjadi hal yang paling disoroti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sapto Setyo Pramono menyampaikan bahwa, salah satu tantangan terbesar dalam melaksanakan Pemilukada, dan tata kelola pemerintahan daerah, adalah terkait akurasi database kependudukan. Ia juga menekankan pada perbaikan data yang presisi, akan menjadi kunci utama dalam penyelesaian, berbagai masalah sosial hingga admistratif.
“Permasalahan yang menjadi dasar, adalah akurasi perbaikan database. Database yang presisi itu hal yang penting, agar dapat dilakukan pembaharuan dengan benar. Misalnya namanya si A, pekerjaannya apa, pendidikan terakhirnya apa, tempat tinggalnya dimana, lalu statusnya apa, itu semua bisa digunakan ke mana – mana, bahkan untuk bisa menentukan kategori bawah ke atas,” jelasnya.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat dapat menjadi akar induk dari berbagai kebijakan, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga program bantuan sosial. Ia juga menilai, ada banyak bantuan pemerintah yang kurang tepat sasaran, merupakan akibat langsung dari kurangnya sistem pembaharuan data, di tingkat Pemerintah Desa.
“RT itu merupakan ujung tombak, mereka harus bisa menguasai, dan bisa mengoperasikan IT, karena mereka yang memiliki akses pertama terkait siapa yang lahir, meninggal, atau pindah,” tekannya.
Ia juga menyinggung akan pentingnya, terkait penggunaan data kependudukan dalam mendukung kebijakan strategis, termasuk juga rencana penerapan E – Voting, dalam sistem pemilihan umum di masa yang mendatang. Akan tetapi, ia juga menilai langkah ini belum dapat dilakukan, tanpa adanya pembenahan data yang menyeluruh.
“Kalau ada wacana E – Voting, harus diperbaiki dulu databasenya, kalau database – nya beres, kita bisa tahu siapa tinggal dimana, lalu statusnya apa, Pendidikan terakhirnya apa. Baru sistem digital dapat berjalan efektif,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia juga mengusulkan peningkatan standar pendidikan, untuk para calon pemimpin daerah dan nasional.
“Saya mengusulkan bahwa, untuk calon pemimpin negara, presiden minimal S1. Tidak mungkin SMA kan? hal ini kan tidak lucu,” candanya.
Anggota legislatif Kaltim ini juga menegaskan, bahwa keakuratan data pendidikan, merupakan suatu hal yang penting, untuk bisa memetakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur.
“Kalau datanya itu presisi, kita bisa tahu data berapa lulusan SD, SMP, SMA, S1, sampai S3. Dari situ, tentu kita bisa lihat kebutuhan dan ketersediaan SDM di Kaltim,” tutupnya.
(Sean)
