Lintasjejaring.com, Jakarta – Gelombang kemarahan publik di Pati, Jawa Tengah, tampaknya sudah tak bisa dibendung. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) hari ini menggelar aksi besar-besaran menentang Bupati Sudewo, meskipun kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen telah dibatalkan.
Sebelumnya, kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Pati, Sudewo dengan menaikan PBB sebesar 250 persen, mendapat penolakan keras oleh warga Pati. Alih-alih berniat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, justru mendapatkan kecaman hebat dari warganya.
Meskipun kini kebijakan ‘nyeleneh’ tersebut telah dicabut, bagi masyarakat, pencabutan kebijakan itu hanyalah ‘pemadam kebakaran’ yang terlambat. Koordinator aksi memperkirakan hingga 100 ribu orang akan turun ke jalan. Tuntutan mereka jauh melampaui isu PBB. Ini adalah akumulasi kekecewaan terhadap rangkaian kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Teguh Istyanto, Koordinator Donasi AMPB, menegaskan bahwa pembatalan PBB tidak menghapus rasa frustrasi warga. Ia membeberkan daftar kebijakan kontroversial, mulai dari sistem lima hari sekolah, regrouping sekolah yang mematikan kesempatan kerja guru honorer, hingga pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai honorer RSUD RAA Soewondo dengan alasan efisiensi, tanpa pesangon dan tanpa tali asih.
“Ketika dua sekolah digabung, otomatis guru honorer kehilangan tempat mengabdi. Di RSUD, orang lama dipecat, lalu direkrut orang baru dengan alasan peningkatan pelayanan. Ironis,” sindir Teguh, Selasa (12/8) kemarin, dikutip dari detikJateng.
Menjelang aksi, posko AMPB dibanjiri dukungan. Sumbangan logistik mengalir, termasuk ribuan kardus air mineral yang akan disebar di titik-titik strategis sekitar Alun-alun Pati. Teguh menyebut kehadiran massa bisa mencapai 100 ribu orang, mencerminkan betapa besar harapan warga terhadap gerakan ini.
“Setiap sore dan malam, warga menunggu kami untuk menyampaikan aspirasi. Mereka percaya suara kami adalah suara mereka,” ujarnya.
Menyadari besarnya potensi eskalasi, Polresta Pati menurunkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, Satbrimob, Ditsamapta, dan berbagai instansi lainnya. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi berjanji pengamanan akan dilakukan secara “profesional dan humanis” demi menghindari gesekan.
Namun, di balik janji keamanan itu, publik Pati tetap menuntut satu hal yang belum terlihat, perubahan nyata dari kebijakan yang mereka anggap mengkhianati kepercayaan rakyat.
(Sul)
