Lintasjejaring.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa reformasi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak bisa dibebankan semata kepada internal kepolisian.
Ia menyebut, dorongan perubahan harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pernyataan itu disampaikan Celni dalam momen peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Selasa (1/7/2025). Ia menekankan, untuk membangun kepercayaan publik, Polri memerlukan dukungan moral dan sistemik dari berbagai pihak.
“Kami di Forkopimda akan terus mendukung Polri. Citra positif tidak bisa dibangun sendiri oleh satu lembaga, harus ada sinergi dan kepercayaan publik yang tumbuh dari kerja sama,” ujarnya.
Celni mengakui bahwa sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota masih memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri.
Namun menurutnya, hal itu tidak seharusnya menghalangi semangat kolektif untuk memperbaiki sistem kepolisian secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa reformasi tidak cukup hanya menjadi slogan atau agenda internal, melainkan harus membuka ruang partisipasi publik.
Celni mendorong penguatan kanal pengaduan, keterbukaan informasi, serta dialog antara kepolisian dan masyarakat sebagai bagian dari proses transformasi institusional.
“Reformasi Polri harus dikawal bersama. Masyarakat bukan sekadar penonton, mereka harus diajak bicara, diberi ruang memberi masukan, bukan hanya sekadar mengkritik,” tegasnya.
Celni juga berharap, peringatan Hari Bhayangkara tidak sekadar bersifat seremoni simbolik, melainkan dimaknai sebagai refleksi terhadap pelayanan dan kinerja kepolisian di tengah masyarakat.
“Semoga Hari Bhayangkara ini jadi pemicu semangat baru bagi Polri untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat kepercayaan masyarakat melalui tindakan nyata di lapangan,” pungkasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
