Lintasjejaring.com, Samarinda – Permasalahan tumpang tindih proyek pembangunan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan kerugian.
Menurut Deni, lemahnya koordinasi antarinstansi telah memicu banyak persoalan, mulai dari pemborosan anggaran hingga rusaknya fasilitas umum yang baru dibangun.
Salah satu keluhan paling sering disampaikan masyarakat adalah pembongkaran jalan yang belum lama diperbaiki, akibat pekerjaan dari instansi lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Baru selesai dibangun, eh dibongkar lagi untuk pasang pipa. Ini bukan hal baru, tapi terus terulang karena koordinasi antar lembaga masih lemah,” ujarnya, Senin (30/6/2025).
Ia mencontohkan proyek pedestrian di Jalan Juanda yang baru saja rampung namun kembali rusak akibat pekerjaan penggantian pipa oleh PDAM.
Menurutnya, kasus ini memperlihatkan ketidakterpaduan perencanaan antara Dinas PUPR dan Perumda Air Minum (PDAM).
“Ini jelas merugikan masyarakat dan membuang anggaran. Pekerjaan infrastruktur harusnya direncanakan bersama, bukan jalan masing-masing,” tegasnya.
Deni mendorong Pemerintah Kota Samarinda segera menyusun blueprint pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Dokumen ini harus mencakup usia teknis infrastruktur seperti pipa air, jadwal pemeliharaan rutin, serta prioritas pembangunan per wilayah.
“Kalau tidak berbasis data dan perencanaan jangka panjang, kita hanya akan terus menambal masalah tanpa pernah menyelesaikannya,” kata Deni.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengelolaan wilayah berdasarkan pendekatan kawasan. Dalam konteks penanganan banjir, misalnya, setiap kecamatan seharusnya memiliki peta kerja yang jelas agar langkah-langkah penanganan tidak bersifat sektoral dan saling tumpang tindih.
“Seringkali satu OPD bekerja sendiri dengan target masing-masing, tanpa melihat apa yang sedang atau sudah dilakukan OPD lain. Ego sektoral seperti ini harus diakhiri,” tegasnya.
Terkait rencana pemanfaatan teknologi seperti E-WAN dan sistem digital perencanaan lainnya, Deni menyambut baik inisiatif tersebut, namun mengingatkan pentingnya implementasi yang merata dan melibatkan semua sektor.
“Digitalisasi itu penting, tapi akan sia-sia kalau tidak didukung oleh kerja sama lintas OPD dan BUMD. Samarinda butuh sistem yang saling terhubung, agar pembangunan benar-benar berpihak pada warga,” pungkasnya.
(Ard/ADV Dispora Kaltim)
