Lintasjejaring.com, Samarinda — Upaya menjawab ketimpangan akses pendidikan di Samarinda mulai menampakkan arah nyata melalui inisiatif Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini tercecer dari sistem pendidikan formal, dan kini mendapat dorongan penuh dari DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyambut program ini sebagai langkah progresif dalam menjawab persoalan pendidikan struktural di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sekolah Rakyat bukan sekadar alternatif, ini wujud konkret kehadiran negara dalam ruang-ruang yang selama ini absen dari kebijakan,” tegas Novan, Rabu (18/6/2025).
Program ini digagas untuk menampung anak-anak yang terkendala masuk sekolah formal karena faktor biaya, lokasi, hingga kondisi sosial keluarga.
Dalam sistemnya, Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan tanpa pungutan, dengan pengajar bersertifikat serta kurikulum yang mengacu pada standar pendidikan dasar.
Menurut Novan, keberadaan Sekolah Rakyat sangat krusial, terutama di wilayah pinggiran seperti Palaran, Sambutan, dan Loa Buah, yang hingga kini masih menunjukkan angka putus sekolah tinggi.
“Masih banyak anak yang tidak bisa sekolah hanya karena keluarganya tidak mampu. Itu realitas yang tidak bisa kita biarkan terus berlangsung,” ujarnya.
DPRD melalui Komisi IV berkomitmen untuk mengawal program ini secara serius. Salah satu langkah strategis adalah memastikan penganggaran program masuk dalam skema APBD Perubahan 2025, serta diintegrasikan dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang, termasuk pemetaan wilayah prioritas, jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan, serta penyediaan sarana belajar yang memadai.
Novan menekankan, keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya soal pembukaan kelas, tetapi menyangkut keberlanjutan sistem dan dukungan lintas lembaga.
“Kami tidak ingin ini berhenti di niat baik. Harus ada mekanisme yang menjamin keberlanjutan program, termasuk sinergi antara Pemkot, Dinas Pendidikan, dan komunitas sipil,” katanya.
DPRD juga mendorong agar Sekolah Rakyat tak hanya menekankan aspek akademik. Novan menilai, penting untuk memasukkan pendidikan keterampilan dasar dalam kurikulumnya agar anak-anak memiliki bekal yang bisa langsung diterapkan jika tidak melanjutkan pendidikan formal.
“Banyak dari mereka yang nantinya harus bekerja lebih awal. Maka pendidikan di Sekolah Rakyat harus realistis menggabungkan pelajaran dasar dengan life skill yang relevan.” tuturnya.
Secara jangka panjang, DPRD melihat Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Novan menyebut program ini sebagai “investasi sosial”, bukan proyek jangka pendek.
Saat ini, Dinas Pendidikan Samarinda masih menyusun detail teknis pelaksanaan program, termasuk pemetaan wilayah, kebutuhan pengajar, serta rencana peluncuran resmi yang ditargetkan bertepatan dengan awal tahun ajaran baru.
“Kami mendorong agar semua tahapan dipercepat. Kalau bisa, Sekolah Rakyat sudah mulai berjalan ketika tahun ajaran baru dimulai,” ujarnya.
Ia juga berharap kesuksesan program ini bisa menjadi contoh nasional.
“Kalau ini berhasil di Samarinda, saya yakin kota-kota lain bisa replikasi. Ini bukan hanya soal pendidikan, ini soal keberpihakan,” pungkasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
