Lintasjejaring.com, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyampaikan kritik tajam terhadap program Sekolah Rakyat (SR) yang diluncurkan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut bukan solusi jangka panjang bagi peningkatan mutu pendidikan, melainkan justru menciptakan citra bahwa kota yang ditetapkan sebagai lokasi SR masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem.
“Program ini bukan prestasi, justru alarm. Kalau suatu daerah dijadikan lokasi Sekolah Rakyat, artinya wilayah itu dianggap belum bebas dari kemiskinan ekstrem,” ujar Anhar, Selasa (17/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anhar menilai, konsep penerimaan siswa yang didasarkan pada kondisi ekonomi justru menciptakan segmentasi dalam dunia pendidikan.
Ia menolak narasi bahwa program ini adalah bentuk keberpihakan, karena faktanya label “khusus untuk warga miskin” bisa memperkuat stigma sosial.
“Kita tidak boleh membanggakan program yang justru menegaskan ketimpangan. Pendidikan itu harus menyatukan, bukan membedakan,” tegasnya.
Ia membandingkan program SR dengan kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui program GratisPoll.
Menurut legislator dari PDI Perjuangan itu, GratisPoll jauh lebih adil karena berlaku untuk semua tanpa syarat ekonomi.
“Program Pemprov Kaltim sudah tepat. Siapa pun boleh sekolah tanpa harus dilabeli miskin atau tidak. Itu lebih manusiawi dan setara,” katanya.
Terkait alokasi anggaran, ia mempertanyakan efektivitas pembangunan fisik sekolah baru yang segmentatif.
Menurutnya, dana besar yang dikucurkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat seharusnya bisa dialihkan menjadi bentuk bantuan langsung seperti beasiswa.
“Buat apa bangun gedung baru tapi muridnya sudah ditentukan harus dari kelompok miskin? Lebih baik dananya jadi beasiswa langsung ke siswa. Lebih tepat sasaran dan kecil kemungkinan disalahgunakan,” ungkapnya.
Isu potensi penyimpangan anggaran juga menjadi kekhawatiran Anhar. Ia menilai bahwa proyek infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan gedung, kerap memiliki celah korupsi yang sulit diawasi. Sementara skema bantuan langsung dinilai lebih transparan.
“Kalau dana beasiswa, misalnya Rp25 juta, ya itu juga yang diterima siswa. Angkanya jelas, risiko korupsinya minim,” ujarnya.
Lebih jauh, Anhar menyayangkan jika program ini dijadikan alat pencitraan politik oleh pemerintah pusat. Ia menilai narasi “bantuan pusat” semestinya tidak menutupi fakta bahwa masih ada ketimpangan dalam akses pendidikan berkualitas di daerah.
“Jangan dikemas seolah ini bentuk kepedulian pusat. Ini justru bukti bahwa akses pendidikan di Samarinda belum merata,” ucapnya.
Anhar pun meminta pemerintah pusat mengevaluasi pendekatan yang digunakan dalam merancang program pendidikan. Ia menegaskan, sistem pendidikan ideal adalah yang merangkul semua warga tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Pendidikan tidak boleh eksklusif. Tidak boleh ada sekolah untuk yang mampu dan sekolah untuk yang miskin. Pendidikan itu hak bersama, bukan sekadar bantuan,” pungkasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
