Lintasjejaring.com, Jakarta – Dalam rangka menjaga stabilitas pangan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai wilayah. Program ini melibatkan kolaborasi antara BUMN Pangan, pemerintah daerah, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa GPM akan dilaksanakan sebanyak 134 kali di bulan Desember 2024, meliputi 25 kabupaten/kota di enam provinsi. Wilayah sasaran utama adalah daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal dan Tahun Baru, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara.
“GPM ini merupakan upaya bersama antara Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, BUMN pangan, dan stakeholder lainnya untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi menjelang Nataru,” ujar Arief dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sabtu (23/11).
Pemantauan Harga dan Intervensi
Sejak awal tahun hingga November 2024, GPM telah diselenggarakan sebanyak 8.750 kali di seluruh Indonesia, mencakup 514 kabupaten/kota di 38 provinsi. Arief mengungkapkan bahwa pihaknya memantau pergerakan harga pangan secara real-time melalui platform panelharga.badanpangan.go.id. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan wilayah yang memerlukan intervensi guna menstabilkan harga.
“Secara umum, harga pangan relatif stabil. Namun, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga di atas acuan, terutama menjelang Nataru. Karena itu, intervensi melalui GPM terus dilakukan,” kata Arief.
Stok dan Bantuan Beras Aman
Arief juga memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1,9 juta ton. Intervensi berupa penyaluran bantuan beras dan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) akan terus dilakukan.
Bantuan beras masing-masing 10 kg untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan kembali disalurkan pada Desember 2024. Sebelumnya, bantuan ini telah diberikan pada Agustus dan Oktober, sementara bulan November tidak ada penyaluran.
“Beras SPHP sudah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton, dengan tambahan 200.000 ton direncanakan hingga akhir tahun. Langkah ini bertujuan menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5% hingga 3,5%,” jelas Arief.
GPM sebagai Strategi Kendali Inflasi
GPM menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga inflasi, khususnya inflasi pangan yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi umum. Dengan langkah ini, pemerintah berharap kebutuhan pangan selama Nataru dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan dampak positif pada stabilitas ekonomi.
“GPM adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang,” pungkas Arief.
(Sul)
