Lintasjejaring.com, Penajam – Pengawasan terhadap kepatuhan perizinan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, belum berjalan maksimal. Meski satuan tugas (satgas) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) telah dibentuk, keterbatasan personel dan anggaran masih menjadi hambatan dalam menjangkau kegiatan usaha di lapangan. Jumat (30/10/2026).
Pembentukan satuan tugas pengawasan perizinan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum sepenuhnya diikuti kemampuan pemantauan yang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran, membuat pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan perizinan.
Pengawasan tersebut menjadi tanggung jawab bersama sejumlah perangkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak dapat bekerja sendiri karena pemeriksaan kegiatan usaha di lapangan membutuhkan keterlibatan instansi lain sesuai tugas dan kewenangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala DPMPTSP PPU, Amrullah, mengungkapkan bahwa keterbatasan personel dan anggaran menjadi dua kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan.
“Yang pertama karena kekurangan personel, kedua anggaran juga,” kata Amrullah.
Menurutnya, pembentukan satgas bertujuan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha yang diduga belum memenuhi persyaratan perizinan. Melalui keterlibatan lintas OPD, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh informasi lebih luas mengenai aktivitas usaha yang membutuhkan pemeriksaan.
“Pengawasan bersama ini masih terkendala dukungan operasional. Anggaran yang tersedia belum memadai, sehingga pemantauan langsung ke lapangan belum bisa dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Pengawasan Membutuhkan Keterlibatan Lintas OPD
Dalam pelaksanaannya, pengawasan perizinan melibatkan DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perangkat daerah lainnya sesuai bidang masing-masing.
Pembagian peran tersebut diperlukan karena persoalan perizinan usaha tidak selalu dapat diselesaikan melalui pemeriksaan administrasi. Petugas juga membutuhkan informasi mengenai kondisi aktual kegiatan usaha untuk memastikan kesesuaian antara aktivitas di lapangan dan dokumen perizinan yang dimiliki.
“Selama ini, pemantauan kami lakukan bersamaan dengan kegiatan masing-masing perangkat daerah. Kalau ada laporan tentang usaha yang diduga belum mengurus izin, laporan itu bisa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pemeriksaan awal,” jelas Amrullah.
Tahapan tindak lanjut juga mencakup edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya diarahkan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga membantu masyarakat memahami kewajiban administrasi sebelum menjalankan kegiatan usaha.
Pendekatan Pembinaan Tetap Dikedepankan
Amrullah menegaskan, DPMPTSP tidak semata-mata mengedepankan penindakan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan perizinan.
Pemerintah daerah tetap membuka ruang komunikasi apabila pelaku usaha mengalami kesulitan dalam proses pengurusan izin. Kendala administratif maupun prosedur yang belum dipahami dapat dikoordinasikan agar memperoleh penjelasan dari instansi yang berwenang.
“Kalau memang kesulitannya di proses perizinan, kita sampaikan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kepatuhan pelaku usaha. Sebab, sebagian persoalan perizinan dapat berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai prosedur maupun persyaratan yang harus dipenuhi.
“Kami mengedepankan edukasi dan pendampingan agar pelaku usaha bisa memenuhi kewajiban perizinannya. Namun, pemerintah daerah tetap dapat melakukan pemeriksaan jika ditemukan usaha yang diduga belum menjalankan ketentuan,” ungkapnya.
Data OSS Perlu Didukung Informasi Lapangan
Selain keterbatasan personel dan anggaran, ketersediaan informasi mengenai kegiatan usaha juga menjadi bagian penting dalam pengawasan.
Data yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS) dapat digunakan sebagai salah satu bahan pemeriksaan. Namun, data administrasi tersebut perlu dilengkapi informasi aktual dari lapangan agar pemerintah dapat mencocokkan kegiatan usaha dengan perizinan yang dimiliki.
“Informasi dari Satpol PP dan OPD terkait sangat kami butuhkan karena DPMPTSP tidak mungkin mengetahui seluruh usaha yang beroperasi di lapangan. Apalagi, jika pelaku usaha belum pernah mengajukan permohonan izin, tentu kami belum memiliki data mengenai kegiatan usaha tersebut,” papar Amrullah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan membutuhkan dukungan informasi dari berbagai perangkat daerah. Data perizinan dan temuan lapangan perlu saling melengkapi agar pemantauan tidak hanya bergantung pada laporan administratif.
Karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan tugas satgas. Keterlibatan masing-masing OPD diharapkan membantu memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mempercepat tindak lanjut terhadap informasi yang diterima.
Penguatan Satgas Menjadi Kebutuhan
Keberadaan satgas pengawasan perizinan usaha perlu didukung kesiapan sumber daya agar tugas yang telah dibentuk dapat berjalan sesuai tujuan. Ketersediaan personel, dukungan anggaran, serta pembagian mekanisme kerja menjadi bagian yang perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Tanpa dukungan tersebut, pemantauan terhadap kegiatan usaha berpotensi belum menjangkau seluruh wilayah dan sektor usaha yang membutuhkan pengawasan.
“Pengawasan harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan. Kami ingin pelaku usaha memahami kewajiban perizinannya, sehingga kepatuhan tidak hanya muncul setelah ada pemeriksaan atau laporan, tetapi tumbuh dari kesadaran mereka sendiri,” pungkasnya.
DPMPTSP PPU berharap koordinasi antarinstansi dapat terus diperkuat untuk mendukung pengawasan perizinan. Dengan dukungan personel dan anggaran yang memadai, pemantauan kegiatan usaha diharapkan dapat berlangsung lebih terarah, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan perizinan.
(Mat/ADV)
