Lintasjejaring.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda tidak ingin capaian Open Defecation Free (ODF) 100 persen berhenti sebagai angka keberhasilan. Setelah menerima penghargaan atas capaian tersebut pada 18 September 2026, Pemkot Samarinda kini memusatkan perhatian pada upaya menjaga perilaku hidup bersih masyarakat hingga 2030. Kamis (24/09/2026)
Pemerintah menempatkan keberlanjutan sanitasi sebagai bagian penting dalam pembangunan kota. Karena itu, Pemkot Samarinda memperkuat program melalui Strategi Sanitasi Kota (SSK) 2026-2030 yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, edukasi masyarakat, perubahan perilaku, serta koordinasi lintas perangkat daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan keberhasilan mencapai ODF 100 persen belum menutup pekerjaan pemerintah. Menurutnya, tantangan berikutnya justru muncul ketika pemerintah harus memastikan masyarakat mempertahankan kebiasaan hidup bersih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai kita sudah mencapai ODF, tetapi kemudian perilakunya kembali lagi. Yang kita jaga sekarang justru bagaimana capaian ini bisa bertahan,” kata Andi Harun saat penandatanganan berita acara dukungan komitmen Pemkot Samarinda dalam Implementasi SSK 2026-2030 di Arutalla Ballroom, Kantor Bapperida Samarinda.
Sanitasi Bukan Sekadar Infrastruktur
Andi Harun menilai sanitasi memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan proyek fisik yang terlihat secara kasatmata.
Menurutnya, kondisi sanitasi juga dapat menjadi salah satu gambaran kualitas lingkungan dan kehidupan warga.
“Sanitasi itu mungkin tidak banyak kelihatan, tetapi dari sanitasi kita bisa melihat kualitas sebuah daerah. Jadi ini bukan persoalan kecil,” ujarnya.
Atas dasar itu, Pemkot Samarinda tidak hanya mengejar pembangunan sarana sanitasi. Pemerintah juga mendorong perubahan kebiasaan masyarakat agar capaian ODF dapat bertahan dalam jangka panjang.
Strategi tersebut masuk dalam SSK 2026-2030. Pemerintah menggunakan dokumen tersebut sebagai acuan untuk menentukan program, pembagian tugas antarperangkat daerah, target, hingga evaluasi.
Andi Harun meminta seluruh pihak menjalankan SSK secara konkret. Ia tidak ingin dokumen perencanaan tersebut hanya menjadi administrasi tanpa tindak lanjut di lapangan.
“SSK ini jangan hanya menjadi dokumen di atas kertas. Harus jelas apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, targetnya apa, dan kemudian kita evaluasi,” tegasnya.
Perubahan Perilaku Jadi Tantangan Berikutnya
Capaian ODF 100 persen menunjukkan bahwa masyarakat Samarinda telah mencapai kondisi bebas buang air besar sembarangan. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga agar kebiasaan tersebut tidak kembali muncul.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan pemerintah menghadapi pekerjaan lanjutan setelah mencapai status ODF.
Menurutnya, Dinas Kesehatan akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut penting karena perubahan perilaku membutuhkan proses yang konsisten.
“Setelah ODF ini yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankannya. Jangan sampai masyarakat kembali ke kebiasaan lama,” ujar Ismed.
Ia menjelaskan, edukasi sanitasi tidak hanya mengajarkan masyarakat untuk menggunakan jamban. Pemerintah juga perlu mendorong warga memahami hubungan antara sanitasi, kebersihan lingkungan, kesehatan keluarga, serta kualitas air.
“Kita tetap lakukan sosialisasi dan edukasi. Masyarakat perlu terus diingatkan bahwa sanitasi itu bukan hanya soal punya jamban, tetapi juga bagaimana lingkungan tetap sehat,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Samarinda ingin menjadikan perilaku hidup bersih sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar respons terhadap program pemerintah.
Infrastruktur Sanitasi Tetap Diperkuat
Selain mengubah perilaku, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
Dinas Kesehatan menilai penggunaan jamban harus berjalan beriringan dengan pengelolaan limbah yang tepat. Salah satu perhatian pemerintah ialah penggunaan septic tank yang memenuhi ketentuan.
Karena itu, program sanitasi membutuhkan kerja bersama lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan berfokus pada edukasi, promosi kesehatan, dan perubahan perilaku. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berperan dalam penyediaan infrastruktur sanitasi, termasuk septic tank komunal.
Ismed menegaskan, pemerintah tidak dapat menjaga capaian ODF hanya melalui satu instansi.
“Ini memang tidak bisa dikerjakan Dinas Kesehatan sendiri. Ada PUPR untuk sarana fisiknya, kemudian kebutuhan air bersih juga harus diperhatikan. Jadi semuanya saling berkaitan,” ungkapnya.
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena sanitasi memiliki banyak aspek yang saling berhubungan. Ketika fasilitas tersedia tetapi masyarakat tidak menggunakannya dengan benar, capaian program dapat kembali menghadapi persoalan.
Sebaliknya, perubahan perilaku juga membutuhkan dukungan sarana yang layak agar masyarakat dapat menjalankan kebiasaan hidup bersih secara konsisten.
Pemkot Libatkan Masyarakat
Pemkot Samarinda juga mendorong pendekatan TERAS BEBAYA untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Andi Harun mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan warga agar program sanitasi dapat bertahan. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan menjalankan edukasi, tetapi masyarakat tetap menjadi pihak yang menjalankan kebiasaan tersebut setiap hari.
“Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut menjaga apa yang sudah kita bangun dan capai. Kalau semua bergerak bersama, hasilnya akan lebih kuat,” jelasnya.
Pendekatan tersebut membuat target ODF 100 persen tidak berhenti pada capaian administratif. Pemkot ingin masyarakat merasakan langsung manfaat sanitasi melalui lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Target ODF 100 Persen Dipertahankan hingga 2030
Pemkot Samarinda kini menempatkan tahun 2030 sebagai batas penting untuk menjaga keberlanjutan program sanitasi melalui SSK.
Pemerintah akan memantau perubahan perilaku masyarakat, ketersediaan fasilitas sanitasi, kebutuhan air bersih, serta koordinasi antarperangkat daerah.
Dengan demikian, penghargaan ODF 100 persen yang diterima Samarinda pada 18 September lalu menjadi titik awal untuk pekerjaan berikutnya. Pemkot tidak hanya ingin mempertahankan status bebas buang air besar sembarangan. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat terus menjalankan perilaku hidup bersih dan menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis : Sull
Editor : Redaksi
