Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat penertiban administrasi perpajakan perusahaan pertambangan agar penerimaan pajak benar-benar tercatat di daerah tempat aktivitas usaha berlangsung. Langkah ini dilakukan melalui sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian. Senin (16/11/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemungkinan ketidaksesuaian lokasi pencatatan pembayaran pajak dengan wilayah operasional kendaraan dan alat berat milik perusahaan.
Ia mencontohkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Selama ini, pembayaran pajak berpotensi tercatat di daerah tempat perusahaan induk berada atau lokasi transaksi pembelian bahan bakar dilakukan, seperti Samarinda dan Balikpapan. Sementara kendaraan maupun alat berat perusahaan justru beroperasi di wilayah Kukar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai contoh, dalam PBBKB terdapat dua pendekatan, yakni berdasarkan domisili kendaraan dan berdasarkan lokasi kendaraan tersebut beroperasi. Padahal, kendaraan dan alat berat itu secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara,” ujar Aulia.
Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan mekanisme pencatatan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan serta mencerminkan aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Kukar. Dengan begitu, daerah tempat kendaraan dan alat berat beroperasi juga memperoleh penerimaan pajak sebagaimana mestinya.
Aulia menegaskan, pemerintah tidak serta-merta menilai perusahaan melakukan pelanggaran. Berdasarkan pengamatan awal, perusahaan pada dasarnya telah membayar pajak, tetapi masih terdapat kemungkinan lokasi pembayaran atau pencatatannya belum tepat.
“Namun, berdasarkan pengamatan awal, sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah patuh membayar pajak. Hanya saja, kemungkinan lokasi pembayaran pajaknya selama ini belum tepat,” jelasnya.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, Pemkab Kukar juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian dalam tim terpadu bersama Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan Bapenda Kabupaten Kukar. Tim tersebut akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila dalam proses evaluasi ditemukan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah memastikan penerapan sanksi tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Sementara kemungkinan kekurangan pembayaran pada tahun-tahun sebelumnya akan dikaji lebih lanjut.
“Kami tidak ingin mengada-ada dalam menerapkan aturan maupun menuntut kepatuhan perusahaan. Namun, kewajiban yang memang harus dilaksanakan perusahaan harus dipenuhi,” tegasnya.
Aulia berharap pembenahan administrasi perpajakan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan penerimaan daerah. Sebab, menurutnya, pajak harus mencerminkan aktivitas operasional yang benar-benar berlangsung di suatu wilayah.
“Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” pungkasnya.
(ADV/Diskominfo Kukar)










