Lintasjejaring.com, Penajam – Pembayaran uang lelah petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum sepenuhnya tuntas. Dari alokasi Rp446 juta yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sekitar Rp186 juta masih belum tersalurkan. BPBD PPU membuka peluang pengajuan tambahan agar keterlibatan petugas dalam penanganan kebakaran dapat terakomodasi. Minggu (22/11/2026).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU masih membuka peluang pengajuan tambahan untuk mengakomodasi kejadian kebakaran yang belum masuk dalam perhitungan pembayaran.
Kepala Pelaksana BPBD PPU, Nurlaila, mengatakan penyaluran tahap pertama telah mencapai sekitar 65 persen dari total anggaran yang dialokasikan pemerintah provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau PPU, alokasi uang lelah dari provinsi sebesar Rp446 juta. Dari jumlah itu, sekitar 65 persen sudah dicairkan dan dibagikan kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla,” kata Nurlaila.
Pembayaran Dihitung Berdasarkan Kejadian Kebakaran
Setiap petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla memperoleh uang lelah sebesar Rp120 ribu untuk setiap kejadian. Namun, pembayaran tidak dilakukan secara otomatis terhadap seluruh aktivitas penanganan kebakaran.
“Pembayaran harus melalui pengajuan dan verifikasi SPJ. Kami juga melihat jumlah kejadian serta luasan kebakaran yang ditangani petugas sebagai dasar perhitungannya,” jelas Nurlaila.
Nurlaila menjelaskan, pengajuan pembayaran yang telah dilakukan belum mencakup seluruh kejadian kebakaran di wilayah PPU. Salah satu pertimbangannya adalah luasan kebakaran yang dinilai sangat kecil.
Kejadian dengan luasan sekitar 0,01 hektare, misalnya, belum seluruhnya dimasukkan dalam perhitungan pembayaran.
“Masih ada beberapa kejadian yang belum masuk pengajuan pembayaran. Nanti akan kami tindak lanjuti melalui proses administrasi berikutnya,” sambungnya.
Petugas Lintas Instansi Masuk Penerima
Penanganan karhutla di PPU melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan aparat keamanan. Karena itu, penerima uang lelah tidak hanya berasal dari satu instansi.
Sejumlah unsur yang terlibat meliputi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Satpol PP, Dinas Pertanian, BPBD, TNI-Polri, hingga pemerintahan desa dan kelurahan.
BPBD PPU menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran di lapangan.
Nurlaila mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan pengajuan pembayaran tambahan agar kejadian yang belum terakomodasi dapat diperhitungkan.
“Kalau anggaran di provinsi masih memadai, kami mungkin akan mengajukan seluruh kejadian agar dedikasi dan kinerja rekan-rekan petugas di lapangan selama masa karhutla bisa terfasilitasi,” ujarnya.
Anggaran Operasional Juga Disalurkan
Selain uang lelah, dukungan pemerintah provinsi untuk penanganan karhutla di PPU juga mencakup kebutuhan operasional petugas.
Sebanyak Rp64 juta dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum petugas saat pengarahan pagi dan sore. Sementara itu, sekitar Rp70 juta disiapkan untuk bahan bakar minyak (BBM) operasional.
Berbeda dengan uang lelah yang masih menyisakan anggaran belum tersalurkan, dana untuk kebutuhan operasional tersebut telah disalurkan.
Dukungan pembiayaan ini menjadi bagian dari kebutuhan penanganan karhutla yang melibatkan petugas lintas instansi.
“Kalau anggaran dari provinsi masih tersedia, kami akan mengupayakan pengajuan tambahan agar kejadian kebakaran yang belum terakomodasi bisa ikut dibayarkan,” tutup Nurlaila.
(Mat/ADV)










