Lintasjejaring.com, Samarinda – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kalimantan Timur resmi merilis rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun nasional. Hasil dari Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 tahun 2025. Rekomendasi tersebut menyoroti kondisi kebangsaan, politik daerah, pendidikan, lingkungan, hingga arah pembangunan ekonomi Kaltim.
Tidak hanya melakukan pergantian kepengurusan dalam skala periodik. IKA PMII Kaltim juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah maupun pusat agar memastikan kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
IKA PMII Kaltim menyerukan tokoh agama dan ormas keagamaan untuk tetap bersama rakyat, serta mengajak masyarakat Kaltim tidak terprovokasi oleh aksi-aksi destruktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dua dekade lebih setelah reformasi, IKA PMII menilai demokrasi di Indonesia masih perlu berbenah dan mampu untuk memprioritaskan substansi dari keadilan sosial dan kepemimpinan berintegritas.
“Pemerintah daerah wajib menegakkan prinsip good governance yang bersih, transparan, bebas KKN, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat,” ucap Syaparuddin saat membacakan isi rekomendasi.
Tidak hanya itu, partai politik didorong untuk berperan sebagai pendidik bangsa dengan menghadirkan teladan moral dan membangun kultur politik berkeadaban.
Kaltim disebut membutuhkan desain pendidikan futuristik untuk menghadapi tantangan kesenjangan sosial dan demografi. IKA PMII mendorong alokasi minimal 20% APBD untuk sektor pendidikan, memperluas akses hingga daerah pelosok, serta memperkuat beasiswa dan program sekolah gratis.
Pendidikan juga ditekankan harus mengintegrasikan kearifan lokal, memperkuat karakter, serta memanfaatkan teknologi digital. Generasi muda Kaltim perlu dipersiapkan untuk sektor unggulan seperti energi terbarukan, kehutanan berkelanjutan, hingga pariwisata berbasis budaya.
IKA PMII Kaltim turut menyoroti krisis iklim global yang kini memicu suhu ekstrem di berbagai kota Indonesia. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa kendali dituding sebagai penyebab utama.
Organisasi yang dipimpin oleh nahkoda baru Syafruddin, S. Sos, meminta Pemprov Kaltim untuk melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, serta menindak tegas perusahaan yang abai terhadap keberlanjutan lingkungan. Masyarakat juga diajak untuk menerapkan pola hidup ramah lingkungan dan menolak tambang ilegal.
Dalam aspek ekonomi, IKA PMII Kaltim menekankan pentingnya transformasi dari ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan menuju ekonomi hijau dan biru.
“Kaltim harus segera menggeser paradigma pembangunan dengan memperkuat hilirisasi industri, mengembangkan pariwisata berbasis budaya, serta membuka lapangan kerja produktif,” tegas isi rekomendasi tersebut.
Tidak luput, IKA PMII Kaltim mendorong penguatan UMKM, pasar desa, dan koperasi lokal juga didorong sebagai fondasi kemandirian ekonomi rakyat.
Dipenghujung pembacaan rekomendasi, Syaparuddin mengungkapkan jika rekomendasi tersebut merupakan ikhtiar dari IKA PMII Kaltim untuk mendorong kemajuan bangsa dna negara.
“Rekomendasi ini adalah wujud pengabdian kami dalam menjalankan misi amar ma’ruf nahi munkar di bumi Kaltim,” tutup Syaparuddin.
(Sul)
