Lintasjejaring.com, Samarinda – Persoalan pemerataan dalam penyaluran bantuan sosial pascabencana masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Samarinda. Ketimpangan distribusi di lapangan tak hanya memunculkan keluhan, tetapi juga memicu gesekan antarwarga yang merasa tidak diperlakukan adil.
Komisi I DPRD Samarinda menilai bahwa pola penanganan seperti ini harus segera dievaluasi. Anggota Komisi I, Adnan Faridhan, menyebut bahwa distribusi yang bersifat parsial dan tidak merata dapat menjadi sumber konflik sosial, terutama saat kondisi masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.
“Ketika bantuan hanya diterima oleh sebagian warga, sementara yang lain tidak, itu menciptakan kecemburuan. Ini sering terjadi karena distribusinya tidak menyentuh semua kepala keluarga,” jelas Adnan, Senin (23/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan, laporan dari sejumlah wilayah menunjukkan adanya ketimpangan distribusi bantuan seperti susu dan telur yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Padahal, menurutnya, dalam kondisi darurat, pendekatan yang digunakan seharusnya kolektif dan menyeluruh.
Sebagai solusi, Adnan mendorong Pemkot Samarinda untuk menerapkan sistem dapur umum sebagai jalur distribusi alternatif.
Menurutnya, ini adalah cara paling rasional agar seluruh warga bisa merasakan manfaat bantuan, tanpa harus memperdebatkan siapa yang lebih layak.
“Kalau bantuannya tidak cukup dibagi per kepala keluarga, mengapa tidak dibuat dapur umum saja? Semua warga bisa menikmati bersama dan tidak memicu iri hati,” ujarnya.
Adnan juga menyoroti pentingnya sinergi antara instansi teknis seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan perangkat wilayah seperti RT dan lurah.
RT, kata dia, bisa menjadi aktor utama dalam pendataan awal warga terdampak yang kemudian diverifikasi oleh dinas terkait.
“RT lebih paham kondisi warganya. Maka seharusnya mereka dilibatkan sejak awal dalam menyusun data. Tapi tetap harus terintegrasi dengan koordinasi lintas dinas agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih dari sekadar teknis bantuan, DPRD Samarinda mendorong agar ke depan Pemkot menerapkan pendekatan respon tanggap berbasis komunitas, bukan hanya berorientasi pada pembagian logistik. Skema seperti dapur umum dinilai mampu menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ini bukan soal bagi-bagi barang, tapi bagaimana memastikan semua warga terdampak merasa diperhatikan. Dapur umum bisa jadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam situasi sulit,” tutupnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
