Lintasjejaring.com, Samarinda – Keberhasilan Koperasi Merah Putih di Kota Samarinda tidak cukup diukur dari jumlah gerai yang dibangun. Kemampuan menjalankan usaha, menyediakan kebutuhan pokok, serta bertahan menghadapi persaingan pasar menjadi tantangan yang harus dijawab pemerintah dan pengelola koperasi. Jumat (23/10/2026).
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai program koperasi yang telah dibentuk di 59 kelurahan tersebut belum menunjukkan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, koperasi harus memiliki arah usaha yang jelas agar keberadaannya benar-benar membantu kebutuhan warga. Tanpa kesiapan operasional dan pengelolaan yang matang, pembangunan gerai berisiko tidak menghasilkan aktivitas ekonomi sebagaimana tujuan awal program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya belum melihat koperasi mana yang beroperasi sudah dengan baik dan belum berjalan,” ungkap Viktor.
Viktor menilai pengelola koperasi perlu memahami kondisi ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sebelum menentukan jenis usaha yang dijalankan.
Kebutuhan seperti sembako, gas elpiji, obat-obatan, dan berbagai barang pokok lainnya dapat menjadi peluang usaha yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga.
“Kalau koperasi bisa menyediakan kebutuhan sehari-hari, masyarakat tentu lebih mudah mendapatkan barang yang diperlukan dengan harga terjangkau,” katanya.
Namun, menurut Viktor, kegiatan usaha tidak bisa hanya dibentuk berdasarkan konsep umum. Pengelola harus mengetahui kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Seandainya koperasi ini bisa menjadi solusi terhadap kesulitan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, itu bagus,” ujarnya.
Selain memahami kebutuhan masyarakat, koperasi juga harus memiliki kemampuan menghadapi persaingan usaha di kawasan perkotaan.
Keberadaan toko ritel modern dan berbagai jaringan perdagangan membuat pengelola perlu menyusun strategi agar koperasi memiliki daya tarik bagi konsumen.
“Pemerintah harus memastikan setiap koperasi memiliki pengelolaan yang baik, barang yang tersedia, dan usaha yang benar-benar berjalan. Kita punya pengalaman KUD dulu yang banyak tidak berjalan optimal. Jangan sampai Koperasi Merah Putih mengalami nasib yang sama,” paparnya.
Menurutnya, pembentukan koperasi harus disertai kesiapan pengelola dan sistem usaha yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Di luar persoalan operasional, Viktor turut menyinggung pembayaran pekerjaan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih.
Ia menyebut terdapat kontraktor maupun subkontraktor yang belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan.
Viktor menilai evaluasi program harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari pembangunan fasilitas, kepastian pembiayaan, hingga kesiapan koperasi menjalankan kegiatan usaha.
“Intinya saya menekankan supaya Koperasi Merah Putih itu bisa berjalan dan berdampak kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Abi/ADV/DPRD Samarinda)
