Lintasjejaring.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda mulai menata kembali pola kerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pemkot ingin setiap perangkat daerah memiliki fungsi yang jelas dan mampu bekerja secara terintegrasi. Rabu (23/09/2026).
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Expose Laporan Akhir Kajian Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan di Ballroom Arutala Bapperida Samarinda, Jalan Dahlia.
Forum tersebut mempertemukan jajaran Pemkot Samarinda, mulai dari Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Ketua DPRD Samarinda, kepala OPD, Bapperida, hingga sejumlah pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andi Harun meminta evaluasi kelembagaan tidak berhenti pada pembagian kewenangan. Ia ingin Pemkot melihat hubungan antara struktur organisasi, proses kerja, anggaran, hingga hasil yang pemerintah targetkan.
“Penataan kelembagaan jangan hanya berorientasi pada pembagian urusan, tetapi harus melihat outcome yang ingin kita capai,” ujar Andi Harun.
Satu Tujuan Jangan Berjalan Sendiri
Menurut Andi Harun, beberapa OPD saat ini menangani urusan yang berbeda tetapi memiliki tujuan akhir yang sama. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat agar setiap program saling mendukung.
“Ada beberapa urusan yang ditangani oleh beberapa OPD, tetapi sebenarnya tujuan akhirnya sama. Ini yang harus kita lihat dan integrasikan,” jelasnya.
Andi Harun menilai koordinasi yang lebih terintegrasi juga dapat mencegah program berjalan sendiri-sendiri. Pemkot bisa mengarahkan anggaran kepada sasaran yang sama tanpa mengulang pekerjaan antarperangkat daerah.
“Proses bisnis antar-OPD harus lebih terintegrasi supaya program tidak berjalan sendiri-sendiri dan anggaran yang kita gunakan menjadi lebih efektif,” sambungnya.
Ia kemudian menawarkan prinsip sederhana dalam penataan kelembagaan. Setiap target utama sebaiknya memiliki perangkat yang jelas sebagai penanggung jawab.
“Kalau mau paling ideal, one outcome, one office,” tegas Andi Harun.
Saefuddin Minta Fungsi OPD Diperjelas
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri juga menyoroti pentingnya pembagian fungsi dalam struktur pemerintahan.
Ia mengatakan Pemkot membutuhkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien. Setiap OPD harus memahami batas tugas dan kewenangannya agar proses pemerintahan berjalan tanpa saling mengambil peran.
“Kita membutuhkan kelembagaan pemerintahan yang proporsional, tepat fungsi, efektif dan efisien,” ucap Saefuddin.
Saefuddin meminta Pemkot memperjelas pembagian tugas antar-OPD. Ia menilai kewenangan yang beririsan dapat menghambat koordinasi dan memengaruhi efektivitas kerja aparatur.
Selain struktur organisasi, Saefuddin juga melihat perubahan kebutuhan masyarakat sebagai alasan untuk membenahi birokrasi.
Menurutnya, masyarakat kini menuntut pelayanan yang lebih cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik saat ini semakin tinggi, sehingga kita harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Teknologi Jadi Bagian dari Pembenahan Birokrasi
Saefuddin juga mendorong Pemkot Samarinda memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung pekerjaan aparatur.
Ia menilai teknologi dapat membantu pemerintah mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi. Salah satu teknologi yang mulai mendapat perhatian ialah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Perkembangan teknologi harus kita manfaatkan untuk mendukung efektivitas kerja aparatur, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Kajian evaluasi kelembagaan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemkot Samarinda untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan.
Pemkot akan melihat kembali pembagian tugas dan kewenangan, hubungan kerja antar-OPD, proses bisnis, penggunaan anggaran, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui penataan tersebut, Pemkot Samarinda ingin membangun pola kerja yang tidak hanya jelas secara struktur, tetapi juga terhubung dari perencanaan hingga hasil yang dirasakan masyarakat.
Penulis : Sull
Editor : Redaksi
