Oleh : Muhammad Ibrahim Yahya
Aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur selama ini sering diposisikan sebagai tanda kemajuan dan pembangunan daerah. Narasi yang dibangun menekankan pertumbuhan ekonomi, investasi, serta peluang kerja bagi masyarakat. Namun, jika dilihat lebih dekat, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan pesan tersebut. Banyak warga di sekitar wilayah tambang justru merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Dari sini terlihat bahwa persoalan tambang juga berkaitan erat dengan cara komunikasi antara pihak berwenang, perusahaan, dan masyarakat dijalankan.
Dalam kajian teori komunikasi, kondisi ini menunjukkan adanya pola komunikasi yang cenderung satu arah. Informasi mengenai kebijakan tambang biasanya disampaikan dari atas ke bawah tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat ditempatkan sebagai penerima informasi, bukan sebagai pihak yang diajak berdialog. Akibatnya, muncul perbedaan pemahaman antara konsep “pembangunan” yang disampaikan oleh pemerintah dan perusahaan dengan pengalaman nyata masyarakat yang harus menghadapi dampak lingkungan dan sosial.
Kurangnya komunikasi yang dialogis juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Banyak masyarakat merasa aspirasinya diabaikan, terutama ketika menyangkut kerusakan lingkungan, keselamatan, dan keberlanjutan hidup mereka. Dalam perspektif komunikasi, kondisi ini dapat dipahami sebagai gangguan dalam proses penyampaian pesan akibat perbedaan kepentingan dan minimnya empati komunikator terhadap komunikan. Ketika komunikasi tidak dibangun atas dasar kesetaraan, potensi konflik sosial menjadi semakin besar.
Media massa turut berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tambang. Pemberitaan sering kali menampilkan sisi ekonomi dan keuntungan pembangunan, sementara suara warga terdampak kurang mendapat sorotan. Pola pemberitaan seperti ini memengaruhi opini publik dan membuat persoalan kesejahteraan di Kalimantan Timur terlihat lebih sederhana dari kenyataan sebenarnya. Padahal, dampak sosial dan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari pembahasan pembangunan.
Melalui sudut pandang komunikasi, dapat dipahami bahwa masalah utama pertambangan di Kalimantan Timur bukan hanya tentang pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga tentang siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan. Selama komunikasi masih didominasi oleh satu pihak dan tidak memberi ruang partisipasi yang adil bagi masyarakat, kesejahteraan akan sulit dirasakan secara merata. Oleh karena itu, pembangunan seharusnya disertai dengan komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat agar kekayaan alam benar-benar membawa manfaat bersama.
#Note: Semua Isi dan Topik Artikel/Opini yang diterbitkan, merupakan tanggung jawab penulis (pemasang). Terbitan tidak berkaitan /mewakili pandangan Redaksi LINTASJEJARING.COM
