Fenomena Komunikasi Pembangunan Di Kalimantan Timur : Antara Harapan, Narasi, Dan Realitas Sosial

Oleh : Nazla Fathiya Dina

Sebagai mahasiswa program studi Komunikasi & Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris di Samarinda, saya mengamati bahwa Kalimantan Timur kini menarik perhatian nasional secara luas. Pembangunan ibu kota Indonesia di Penajam Paser Utara, pengembangan Samarinda sebagai kota pendukung, dan transformasi lingkungan hidup masyarakat telah menghasilkan peristiwa sosial yang kompleks. Namun, di balik pembangunan fisik yang masif ini, muncul masalah yang berulang: efektivitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dari perspektif komunikasi, ini tidak hanya berkaitan dengan proses pembangunan itu sendiri, tetapi juga dengan bagaimana proses tersebut dikomunikasikan. Pemerintah pusat dan daerah secara aktif mempromosikan narasi tentang “kota modern,” “peluang ekonomi baru,” dan “kebanggaan nasional.” Namun, pandangan di kalangan masyarakat setempat, khususnya penduduk Samarinda dan masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam, tidak selalu konsisten.

Secara teori, komunikasi pembangunan seharusnya bersifat partisipatif, menciptakan peluang untuk dialog, dan melibatkan masyarakat sebagai aktor kunci. Namun, realitas di Kalimantan Timur menunjukkan dominasi komunikasi satu arah: pemerintah menyampaikan informasi, sementara warga hanya mendengarkan. Misalnya, pemerintah membahas “transformasi Kalimantan Timur menjadi pusat peradaban baru,” tetapi warga menafsirkannya: “Bagaimana ini akan berdampak pada ruang hidup kami? Harga tanah? Lingkungan?” Kesenjangan narasi ini menciptakan komunikasi yang tampak seperti pertukaran pesan, sementara pada kenyataannya tidak ada pertukaran pemahaman yang nyata.

Di Samarinda, media sosial menjadi arena perdebatan paling hidup. Fenomena viral seperti kritik terhadap etika pejabat daerah, keluhan banjir, persoalan tambang, hingga urusan pelayanan publik, menunjukkan bahwa: warga tidak lagi pasif dan warga menggunakan media sebagai ruang counter-narrative. Perspektif komunikasi menunjukkan bahwa warga kini menjalankan “komunikasi egaliter”, yaitu menyetarakan posisi mereka dengan pemerintah melalui ruang digital. Narasi top-down tidak lagi diterima begitu saja tapi masyarakat menguji, mengkritik, bahkan menolak.

Di Samarinda, media sosial berfungsi sebagai platform yang paling dinamis. Berbagai fenomena viral, seperti kritik terhadap etika pejabat lokal, keluhan tentang banjir, masalah pertambangan, dan masalah pelayanan publik, menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif dan menggunakan platform ini sebagai ruang untuk menyampaikan narasi tandingan. Dari perspektif komunikasi, warga kini mempraktikkan “komunikasi egaliter,” yang berarti mereka menyamakan kedudukan dengan pemerintah melalui saluran digital. Narasi dari atas ke bawah tidak lagi diterima tanpa syarat; sebaliknya, masyarakat menguji, mengkritik, dan bahkan menolaknya.

Menurut saya, pembangunan Kota Ibu Kota Indonesia (IKN) telah memicu berbagai perubahan mendadak, seperti migrasi penduduk, kenaikan harga tanah, pelestarian status lahan pertambangan, dan isu-isu terkait transfer pegawai negeri sipil (ASN). Namun, informasi yang tersedia seringkali tidak transparan dan tidak konsisten. Dalam konteks teori komunikasi organisasi, hal ini dikenal sebagai fenomena “ambiguitas informasi,” di mana data ada tetapi tidak lengkap, sehingga menyebabkan keresahan publik.

Keresahan ini terlihat dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Perbincangan warga Samarinda tentang masalah banjir yang mereka rasa “tidak pernah terselesaikan.”

2. Debat tentang kesiapan kota untuk mendukung IKN.

3. Kekhawatiran masyarakat adat mengenai ruang hidup dan nilai-nilai budaya mereka.

Di balik semua ini, esensinya bukan semata-mata pembangunan itu sendiri, tetapi ilusi komunikasi transaksional yang seimbang.

Isu-isu kritis terkait Sungai Mahakam, pertambangan batubara, dan area hijau telah menjadi fokus utama. Berbagai masalah telah muncul, seperti polusi sungai, lubang tambang yang tidak terjamah, dan banjir berkala. Namun, upaya komunikasi lingkungan pemerintah masih lemah dibandingkan dengan narasi pembangunan ekonomi. Dari perspektif komunikasi lingkungan, situasi ini berpotensi berbahaya karena dapat meminggirkan suara kelompok rentan, termasuk masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Mahakam dan masyarakat adat.

Berdasarkan berbagai kejadian yang terjadi di Kalimantan Timur, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki dalam interaksi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pada dasarnya, komunikasi seharusnya lebih bersifat manusiawi, transparan, dan melibatkan partisipasi langsung dari warga. Berikut penjelasannya:

1. Keterbukaan informasi, bukan hanya laporan pencapaian positif.

Pemerintah dan perusahaan tidak boleh hanya menyampaikan aspek-aspek yang menguntungkan. Risiko-risiko atau dampak dari kebijakan juga harus diungkapkan dengan jujur agar masyarakat merasa dihormati dan tidak mencurigai adanya penyembunyian informasi.

2. Pertukaran pendapat dua arah, bukan hanya menyampaikan informasi satu arah.

Warga harus diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan kritik, dan menyampaikan saran. Komunikasi yang efektif bukan sekadar “kami menyampaikan informasi,” melainkan juga “kami memperhatikan pengalaman dan kebutuhan Anda.”

3. Memanfaatkan data yang bersumber dari kondisi setempat.

Setiap wilayah memiliki tantangan yang unik. Oleh karena itu, informasi dan kebijakan harus didasarkan pada data spesifik Kalimantan Timur, bukan pada asumsi umum dari pusat. Hal ini akan membuat kebijakan lebih akurat dan sesuai sasaran.

4. Menjadikan masyarakat sebagai mitra, bukan hanya sebagai penerima keputusan.

Masyarakat perlu diundang untuk berpartisipasi dalam perencanaan, diskusi, dan pemantauan pembangunan. Ketika warga merasa terintegrasi dalam proses tersebut, mereka akan lebih mudah menerima perubahan.

5. Perkuat kemampuan masyarakat dalam menafsirkan informasi digital.

Di era media sosial, penyebaran informasi terjadi dengan cepat, termasuk berita palsu. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital agar masyarakat dapat membedakan antara informasi yang akurat dan yang tidak.

Kalimantan Timur bukan sekadar wilayah geografis untuk kegiatan pembangunan. Ia berfungsi sebagai arena komunikasi tempat narasi, persepsi, dan aspirasi masyarakat dapat berinteraksi. Jika pembangunan infrastruktur terus berlanjut tanpa komunikasi yang efektif, kesenjangan antara persepsi pemerintah dan masyarakat akan semakin melebar. Meskipun pembangunan ibu kota negara mungkin membutuhkan material seperti beton dan teknologi canggih, membangun kepercayaan publik membutuhkan komunikasi yang transparan, partisipatif, dan manusiawi. Ini adalah faktor kunci keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur saat ini dan di masa mendatang.

#Note: Semua Isi dan Topik Artikel/Opini yang diterbitkan, merupakan tanggung jawab penulis (pemasang). Terbitan tidak berkaitan /mewakili pandangan Redaksi LINTASJEJARING.COM