Lintasjejaring.com, Samarinda – Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mengalir dari kalangan pekerja. Melalui kegiatan Apel Kebangsaan Serikat Buruh/Serikat Pekerja Provinsi Kalimantan Timur, di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga lama Provinsi Kalimantan Timur (Dispora Kaltim), para pimpinan serikat buruh menyampaikan komitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus berharap perhatian lebih terhadap kesejahteraan buruh, khususnya dalam penetapan upah minimum. Minggu (19/10/2025).
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kalimantan Timur Bambang Setiyono, menegaskan bahwa buruh di Kaltim tetap konsisten mendukung pemerintahan Prabowo–Gibran karena dinilai memiliki perhatian nyata terhadap rakyat pekerja.
“Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo cukup konsisten memperhatikan kesejahteraan buruh. Namun kami juga berharap agar kebijakan upah minimum benar-benar diperhatikan dan tetap meningkat seperti tahun lalu, sekitar lima hingga enam persen,” ujar Bambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kebijakan kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP) yang proporsional, akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga buruh. Ia menilai pemerintah sudah menunjukkan komitmen positif melalui program-program pengendalian harga, pemberantasan korupsi, serta kepedulian terhadap momentum May Day yang direspons baik oleh Presiden di Bulan Mei lalu.
“Kalau kebijakan yang pro rakyat seperti ini terus berlanjut, tentu kami akan terus mendukung. Tapi tentu kami juga mengingatkan agar regulasi upah tidak berat sebelah dan tetap adil antara pengusaha dan pekerja,” tegas Bambang.
Meski berfokus pada kesejahteraan buruh, KSBSI ternyata juga fokus pada kemajemukan did alam Asosiasi. Mnurut Bambang, salah satu hal yang sangat penting untuk kita pegang adalah prinsip anti diskriminasi. Dimana kata Bambang, tidak boleh ada buruh yang membedakan suku, budaya, agama ataupun hal-hal lainnya.
”Untuk didalam KSBSI sendiri, kita kedepan akan membangun sebuah organisasi yang menjunjung tinggi kemajemukan dan toleransi. Kami berpegang pada prinsip anti diskriminasi, kami membangun kemandirian,” ucap Bambang sebagai rencana program KSBSI Kaltim kedepan.
Terakhir, Bambang Setiyono memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama membangun dan menjaga buruh tetap merasakan penghasilan yang cukup.
”Terima kasih juga kepada Polda Kaltim, Polresta Samarinda, Dinas Ketenaga Kerjaan yang bersama-sama telah menjalankan fungsi yang baik. Polda dan Polresta dengan menjaga keamanan dan ketertiban, sementara Dinas Ketenagakerjaan menyiapkan arah kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan buruh,”tandasnya.
Sementara itu, Sukarjo, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Federasi Serikat PekerjaKayu dan Hutan Indonesia (FSP Kahutindo) Kahutindo Kaltim dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSPKEP) Kaltim Muhammad Hamka Thalib, turut menilai kegiatan Apel Kebangsaan ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi merupakan bentuk aktualisasi dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai pro terhadap buruh.
“Kami menilai pemerintahan Prabowo–Gibran sudah di jalur yang tepat dalam membangun ekonomi nasional. Namun kami tetap mendorong agar formula penetapan upah diubah menjadi lebih realistis, berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan sekadar angka dalam Peraturan Residen Nomor 51,” ujar Sukarjo.
Sukarjo dan Hamka Thalib menilai, kebutuhan hidup layak seharusnya dihitung secara konkret berdasarkan tiga unsur utama sandang, pangan, dan papan. Ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan upah sesuai kondisi lokal di Kalimantan Timur.
“Undang-undang sudah jelas, upah harus memenuhi standar KHL. Untuk Kaltim, harus dirumuskan lebih detail agar pekerja benar-benar bisa memenuhi kebutuhan dasar,” tegas mereka berdua.
Dalam kesempatan itu, Hamka Thalib selaku Ketua FSPKEP juga menyoroti perlunya perbaikan birokrasi agar keputusan terkait upah tidak terhambat oleh proses administrasi. Ia mencontohkan keterlambatan terbitnya SK Gubernur terkait UMP yang sempat molor beberapa bulan akibat hambatan teknis di tingkat OPD.
“Kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran saat ini, hal seperti itu bisa dibenahi. Pemerintah harus memastikan birokrasi bekerja cepat dan berpihak pada rakyat,” tegas Hamka Thalib.
Sebagai informasi, disela kegiatan KSBSI, FSPKEP dan DPD FSP Kahutindo Kaltim membagikan paket sembako kepada para buruh yang hadir dalam agenda tersebut. Pembagian sembako tersbeut, merupakan bentuk solidaritas antar buruh yang terus dipertahankan oleh KSBSI, FSPKEP dan FSP Kahutindo.
(Zul)
