Konferensi Pers Perempuan Mahardhika Dari Empat Kota Kompak, Gelar Aksi Nasional Serentak Sambut HAKTP

- Redaksi

Senin, 24 November 2025 - 13:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Konferensi Pers Perempuan Mahardika

Foto : Konferensi Pers Perempuan Mahardika

Lintasjejaring.com, Nasional – 25 November diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) secara Internasional, menjelang hari perayaan ini Para Perempuan Mahardika menggelar Konferensi Pers secara serentak, langsung dari empat kota di Indonesia yakni, Kota Jakarta, Kota Palu, Kota Manokwari, dan Kota Samarinda melalui Zoom Meeting, Senin (24/11/2025). Konferensi Pers kali ini mengangkat tema “Kerja Layak dan Bebas dari Kekerasan Tidak Akan Terwujud Dalam Rezim Anti – Demokrasi”.

Ketua Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi, menegaskan bahwa dalam memperingati HAKTP 2025 adanya urgensi besar di tengah situasi politik, yang dianggap semakin menjauh dari prinsip demokrasi.

“Dalam momentum perayaan HAKTP, kami akan menggelar Aksi Nasional Serentak di empat kota, sebagai upaya untuk memperkuat komitmen gerakan perempuan internasional, untuk bisa mengakhiri penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengingatkan kembali bahwa pada 25 November yang telah ditetapkan sebagai HAKTP, adalah untuk mengenang tragedi pembunuhan Mirabal Bersaudara, oleh Rafael Trujillo Seorang Diktator kejam dari Republik Dominika, simbol kekerasan rezim otoriter pada kaum perempuan.

Ia juga menyoroti dalam berbagai indeks internasional yang menunjukkan terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Fenomena perburuan aktivis, diskriminasi pada kelompok minoritas, konflik berkepanjangan di Papua, serta munculnya gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para aktivis dari serikat buruh, yang disebut sebagai bentuk pembatasan ruang sipil.

Di sisi lain, angka kekerasan terhadap kaum perempuan kian meningkat, berdasarkan sinergi dari data KemenP3A, Komnas Perempuan, dan FPL, ada 35.553 Kasus kekerasan sepanjang tahun 2024, angka ini meningkat sebanyak 2,4% dari tahun sebelumnya. Dan sebanyak 290 kasus Femisida yang tercatat juga di tahun yang sama.

Baca Juga:  Produksi Sawit Kaltim Turun Jadi 18,67 Juta Ton, Lahan Capai 1,46 Juta Hektar

Mutiara juga menekankan pada penyangkalan atas kekerasan di masa lalu, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon terkait kekerasan pada kaum perempuan dari etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998, serta mandeknya pengusutan kasus terbunuhnya marsinah.

Suara dari Empat Kota

Suara dari Kota Yang Tidak Pernah Tidur (Kota Jakarta)

Koordinator Kota Jakarta, Sarah, menegaskan bahwa kondisi Kaum muda kian dihimpit. Mulai dari mengecilnya lapangan pekerjaan, gelombang PHK massal, biaya pendidikan yang mahal, dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang eksploitatif, dan kriminalisasi pada kaum anak muda yang kritis.

“Kita hidup dalam situasi yang penuh dengan kerapuhan, ketidakpastian, dan krisis. Itu sebabnya aksi ini sangat penting, agar kita dapat menunjukkan bahwa baik kaum perempuan maupun, kaum anak muda tidak akan tinggal diam,” tegasnya.

Suara dari Kota Lima Dimensi (Kota Palu)

Koordinator Perempuan Mahardika dari Kota Palu, Stevi melaporkan terjadinya peningkatan kekerasan seksual dan Femisida di Sulawesi Tengah. Tercatat ada dua kasus Femisida pada tahun 2024, dan dua kasus pada tahun 2025. Di kawasan industri nikel, para buruh perempuan disebut kerap mengalami kekerasan seksual, dan ada lima korban yang bahkan telah di PHK pada Bulan Oktober lalu.

“Para Kaum Buruh Perempuan kerap mengalami kekerasan seksual, Dan ada lima korban KS yang bahkan telah di PHK di bukan Oktober kemarin. Para buruh perempuan hamil dan tidak memiliki fasilitas yang aman. Pihak kepolisian juga belum menunjukkan adanya keberpihakan pada korban,” jelasnya.

Suara dari Kota Buah Merah (Kota Manokwari)

Baca Juga:  Gebrakan Baru Menteri Pendidikan, Abdul Mu'ti : Kita Akan Membuat Anak - Anak Daerah 3T Merasakan Nikmatnya Pendidikan

Koordinator Kota Manokwari, Angelina Djopari, menggambarkan kondisi perempuan di Papua Barat yang masih sangat jauh dari kata aman.

“Para pegawai honorer perempuan, kerap kali menuntut upah yang layak dan hak – hak dasar mereka, sementara kasus kekerasan seksual malah marak terjadi di kampus, kantor pemerintah, hingga di tingkat pendidikan SMA. Kami mendorong agar terlahirnya Perda yang mengatur Perlindungan Perempuan dan Anak, serta adanya fasilitas konseling,” ucapnya.

Risna, Perempuan Mahardhika lainnya di Papua Barat juga menambahkan, bahwa situasi mencekam terjadi di wilayah konflik seperti Bintuni. Dan juga para pekerja industri semen yang mendapat perlakuan yang sangat tidak layak.

“Akses yang sulit, pendanaan pemerintah yang sudah habis, lalu para kaum perempuan serta anak menjadi pihak yang sangat merasakan dampak – dampak ini. Adapun juga para pekerja industri semen, itu dibayar dibawah angka UMP dan bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi,” bebernya.

Suara dari Kota Tepian (Kota Samarinda).

Koordinator dari Kota Samarinda, Refinaya J, menyampaikan bahwa aksi di Samarinda akan berbentuk sebuah aksi simbolik, yang akan dilaksanakan setiap ruang – ruang publik di Kota Samarinda.

Baca Juga:  60 Kasus Hingga Januari 2024, Dinkes Berau Himbau Masyarakat Lebih Waspada

Ia juga menyoroti pada dampak eksploitasi tambang di Kalimantan Timur (Kaltim). Yang menunjukkan hal yang sangat berdampak bagi masyarakat.

“Penelitian menunjukkan bahwa, air bekas tambang yang dikonsumsi oleh masyarakat itu berbahaya. Ada banyak ikan yang tercemar oleh limbah batu bara. Di Kota Minyak, Balikpapan, terdapat enam kasus anak tenggelam di lubang tambang, tetapi malah pihak perempuan yang menanggung kesalahan ini, seolah kaum perempuan tidak bisa menjaga anaknya. Padahal pertanyaan yang sebenarnya adalah, mengapa ada lubang tambang sebesar itu tanpa adanya pengamanan di dekat permukiman warga?,” tekannya.

Koordinator yang kerap disapa Naya ini, juga menambahkan bahwa kesempatan bekerja pagi para perempuan masih minim.

“Janji lowongan kerja malah berujung pada eksploitasi pekerja perempuan, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang sangat kecil, selain itu adanya kriminalisasi sejak Bulan Agustus juga membuat situasi menjadi tidak kondusif, ada banyak kawan kami yang masih menjadi tahanan kota dan tahanan politik di Kota Samarinda,” jelasnya.

Untuk menutup Konferensi Pers ini, Mutiara menegaskan bahwa pekerjaan yang layak dan kebebasan dari kekerasan tidak akan terwujud tanpa adanya demokrasi.

“Kami kaum perempuan tidak ingin lagi menjadi penopang atas krisis dibawah rezim anti – demokrasi. Kami kaum perempuan menginginkan adanya perubahan sistem,” tandasnya.

 

 

(Sean)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dinkes Samarinda Siagakan Puskesmas Palaran dan Makroman Hadapi Ancaman ISPA akibat Karhutla
PMII Unmul Surati Prabowo-Gibran, Soroti Legitimasi Pemilihan Rektor
37 Orang Diperiksa Polisi, Dugaan Pencurian Kabel Bawah Tanah di Samarinda Diusut
Bocah 12 Tahun Meregang Nyawa Di Lubang Tambang, JATAM Desak KSU PUMMA Bertanggung Jawab
Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo, Tegaskan  Tetap ‘Radical Break’
Kursi 2 RI Di Gugat, Administrasi Gibran Jadi Persoalan Di Meja MK
Usai Di Telpon Prabowo, Nahkoda Menkeu Di Gantikan Suahasil Nazara
Teguh Santosa: BRICS New Delhi Uji Arah Baru Politik Luar Negeri Indonesia

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 21:46 WITA

Dinkes Samarinda Siagakan Puskesmas Palaran dan Makroman Hadapi Ancaman ISPA akibat Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 - 20:25 WITA

PMII Unmul Surati Prabowo-Gibran, Soroti Legitimasi Pemilihan Rektor

Minggu, 18 Oktober 2026 - 16:34 WITA

Bocah 12 Tahun Meregang Nyawa Di Lubang Tambang, JATAM Desak KSU PUMMA Bertanggung Jawab

Jumat, 2 Oktober 2026 - 20:00 WITA

Rocky Gerung Resmi Jadi Wantimpres Prabowo, Tegaskan  Tetap ‘Radical Break’

Rabu, 23 September 2026 - 17:13 WITA

Kursi 2 RI Di Gugat, Administrasi Gibran Jadi Persoalan Di Meja MK

Berita Terbaru