Komisi I Soroti Efisiensi Anggaran OPD Non-Teknis, Fokus Pada Diskominfo Dan Disdukcapil

Lintasjejaring.com, Samarinda — Komisi I DPRD Kota Samarinda menyoroti pemanfaatan anggaran perangkat daerah non-teknis yang dinilai belum sepenuhnya optimal.

Fokus perhatian tertuju pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Ketua Komisi I, Samri Shaputra, menegaskan bahwa meskipun kedua instansi tidak menangani proyek fisik seperti OPD teknis, pengelolaan anggaran tetap harus diarahkan agar tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

“Diskominfo memiliki anggaran sekitar Rp39 miliar, sementara Disdukcapil sekitar Rp21 miliar. Jumlah ini memang tidak sebesar dinas teknis, tapi tetap perlu digunakan secara efisien dan proporsional sesuai kebutuhan,” ujar Samri, Sabtu (26/7/25).

Ia menyebut, anggaran Diskominfo sebelumnya sempat mencapai Rp41 miliar sebelum mengalami koreksi sebesar Rp1 miliar dalam pembahasan terakhir.

Menurutnya, pengurangan tersebut tidak menjadi persoalan selama sejalan dengan realitas program.

“Kalau penyesuaian itu berdasarkan kebutuhan yang riil dan perencanaan yang matang, kita tidak mempermasalahkan,” tegasnya.

Samri juga menyoroti karakteristik belanja Diskominfo yang berbeda dari OPD lain. Anggaran mayoritas terserap pada pengadaan sistem keamanan digital seperti alat pengaman siber, sistem antisadap, hingga perangkat deteksi ancaman siber.

“Diskominfo memang lebih fokus pada perlindungan data dan sistem informasi pemerintahan. Jadi wajar jika anggaran banyak diarahkan ke pengadaan perangkat tersebut,” jelasnya.

Selain belanja teknologi, ia juga mencatat porsi besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai dan kegiatan rutin yang tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Sementara untuk Disdukcapil, Komisi I menilai perlu ada penguatan anggaran guna menjaga kualitas layanan administrasi kependudukan. Ketersediaan blanko KTP dan alat cetak dinilai menjadi aspek vital yang harus selalu didukung.

“Meski bukan OPD teknis, Disdukcapil punya fungsi strategis karena langsung menyentuh pelayanan dasar masyarakat. Maka kebutuhan anggarannya juga harus jadi perhatian,” tandas Samri.

(Ard/ADV DPRD Samarinda)