Lintasjejaring.com, Samarinda – Guna memastikan penerimaan siswa baru berjalan adil dan transparan, Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mendorong evaluasi rutin terhadap kinerja Satuan Tugas Sistem Penerimaan Murid Baru (Satgas SPMB).
Menurutnya, keberadaan Satgas merupakan langkah strategis dalam mencegah praktik-praktik penyimpangan, sekaligus menjaga integritas sistem pendidikan, terutama menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.
“Saya apresiasi dibentuknya Satgas ini. Tapi sistem sebagus apa pun tetap perlu dikawal. Evaluasi secara berkala penting agar tidak ada celah penyalahgunaan,” ujar Ismail, Selasa (1/7/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, Samarinda telah mengambil langkah maju yang belum tentu dilakukan oleh daerah lain di Kalimantan Timur. Pembentukan tim pengawas khusus SPMB menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas proses seleksi masuk sekolah negeri.
“Ini model yang bisa jadi percontohan. Tapi DPRD tetap punya kewajiban melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan,” katanya.
Meski sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat terkait pelanggaran dalam proses penerimaan siswa baru, Ismail mengingatkan agar kondisi itu tidak membuat semua pihak lengah.
“Ketiadaan aduan bukan berarti prosesnya sempurna. Kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan masalah yang tidak terdeteksi,” jelasnya.
Ia juga menyebut adanya laporan dari beberapa kepala sekolah bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan tanpa tekanan dari pihak luar.
Menurutnya, kondisi ini merupakan sinyal positif dari upaya reformasi dalam sistem pendidikan.
“Para kepala sekolah menyatakan seleksi berjalan murni sesuai aturan. Tidak ada kuota titipan atau intervensi pihak luar. Ini capaian yang perlu dipertahankan,” tegas Ismail.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah juga memikirkan dampak dari sistem seleksi yang terlalu ketat di sekolah negeri. Kondisi ini, menurutnya, dapat menggerus eksistensi sekolah swasta yang bergantung pada penerimaan siswa baru.
“Kalau daya tampung sekolah negeri terlalu besar, sekolah swasta bisa kesulitan menarik siswa. Ini bisa menciptakan ketimpangan dan mengancam keberlangsungan mereka,” tuturnya.
Ismail pun mendorong adanya kebijakan yang lebih berimbang agar semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dapat tumbuh bersama dan memberikan pilihan yang adil bagi masyarakat.
“Pemerintah harus bijak mengatur proporsi. Jangan sampai keberpihakan hanya pada satu sektor. Pendidikan itu tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
