Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu saluran pemasaran produk masyarakat. Program yang mencakup sekitar 54 desa dan kelurahan tersebut diharapkan mampu membuka akses pasar bagi hasil kerajinan maupun sumber daya alam lokal. Namun, pelaksanaan operasionalnya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Jumat (30/10/2026).
Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tidak hanya diarahkan untuk membangun kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Program ini juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memasarkan berbagai produk lokal melalui wadah usaha koperasi.
Dengan cakupan sekitar 54 desa dan kelurahan, keberadaan koperasi tersebut berpotensi memperluas jalur pemasaran produk masyarakat. Hasil kerajinan hingga berbagai komoditas yang bersumber dari potensi alam setempat diharapkan dapat memperoleh tempat dalam kegiatan usaha koperasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU, Syamsul Adha, mengatakan pemerintah daerah masih mempersiapkan pelaksanaan program tersebut. Sejumlah kebutuhan administrasi dan pengelolaan koperasi terus diproses, sementara petunjuk teknis dari pemerintah pusat masih dinantikan.
“Ini sementara berproses. Kita masih menunggu petunjuk acuan dari pusat, termasuk petunjuk teknis untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih,” kata Syamsul.
Menurutnya, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional. Karena itu, pelaksanaannya perlu mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Pemasaran Produk Lokal Jadi Salah Satu Sasaran
Syamsul menjelaskan, koperasi nantinya diharapkan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menyalurkan berbagai produk yang dihasilkan dari potensi masing-masing wilayah.
Produk kerajinan dan hasil sumber daya alam setempat menjadi bagian dari komoditas yang diharapkan dapat dipasarkan melalui koperasi. Dengan demikian, keberadaan kelembagaan tersebut berpeluang memberikan ruang pemasaran yang lebih luas bagi masyarakat desa dan kelurahan.
“Semua produk kerajinan dan hasil sumber daya alam setempat nantinya diharapkan bisa masuk ke koperasi. Untuk program subsidi juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan,” ungkapnya.
Selain produk lokal, koperasi juga berpotensi terlibat dalam kegiatan penyaluran barang bersubsidi. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan kebijakan dan ketentuan yang berlaku dari pemerintah.
“Kesiapan pengelolaan koperasi perlu dipastikan sebelum kegiatan usaha dijalankan. Kami berharap mekanismenya jelas agar pemasaran produk masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan program,” jelas Syamsul.
Penyiapan Pengurus Masih Berlangsung
Di sisi kelembagaan, pemerintah daerah juga masih memproses sejumlah kebutuhan pengelola koperasi. Penunjukan manajer telah ditentukan pemerintah pusat, sedangkan penempatan bendahara dan kebutuhan manajemen lainnya masih dalam tahap persiapan.
“Penempatan manajer sudah ditentukan oleh pusat. Bendaharanya juga sementara kita proses untuk penempatannya,” katanya.
Syamsul menambahkan, keterlibatan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan koperasi. Namun, pada tahap awal, pengelolaannya direncanakan mendapatkan pendampingan dari pemerintah pusat, khususnya berkaitan dengan manajemen dan operasional usaha.
“Dalam kurun dua tahun ini masih didampingi oleh pusat, terutama dalam manajerial dan operasionalnya. Setelah itu, diharapkan bisa berjalan normal,” jelasnya.
Pendampingan tersebut diharapkan membantu pengelola memahami tata kelola koperasi sekaligus menjalankan aktivitas usaha secara lebih terarah. Setelah masa pendampingan, koperasi diharapkan mampu menjalankan kegiatan operasional secara normal.
“Karena program ini mencakup sekitar 54 desa dan kelurahan, persiapannya perlu dikoordinasikan dengan baik. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat, terutama petunjuk teknis sebagai acuan operasional,” ungkap Syamsul.
Menunggu Kepastian Sebelum Operasional Menyeluruh
Hingga saat ini, waktu pelaksanaan operasional secara menyeluruh belum dapat dipastikan. Penataan pengurus, pemenuhan kebutuhan manajemen, serta kejelasan mekanisme usaha masih menjadi bagian dari tahapan persiapan.
“Kepastian petunjuk teknis sangat diperlukan agar pengelola memiliki pedoman dalam menjalankan koperasi. Termasuk dalam pengembangan usaha, pelibatan masyarakat, serta penyaluran produk lokal dan barang bersubsidi yang nantinya mengikuti ketentuan pemerintah,” sambungnya.
Pemerintah Kabupaten PPU berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat. Peluang pemasaran produk lokal melalui koperasi diharapkan mampu mendukung aktivitas usaha di tingkat desa dan kelurahan.
“Keberhasilan koperasi bukan hanya dilihat dari terbentuknya kelembagaan, tetapi juga kesiapan pengurus dan kemampuan menjalankan usaha secara berkelanjutan. Harapannya, koperasi ini nantinya benar-benar bisa mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” pungkas Syamsul.
Pemerintah daerah masih menunggu arahan pemerintah pusat agar seluruh tahapan persiapan dapat dituntaskan sebelum operasional koperasi dilaksanakan secara menyeluruh.
(Mat/ADV)
