Berpacu Dengan Waktu, Disdikpora PPU Kejar Sertifikat Lahan Guna Pembanguna SNT Di November

Lintasjejaring.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah berpacu dengan waktu untuk mempertahankan jadwal pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Kecamatan Babulu. Senin (28/09/2026).

Proyek pendidikan senilai sekitar Rp250 miliar itu semula masuk rencana pembangunan pada November 2026. Namun, proses sertifikasi lahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuat pemerintah pusat membuka kemungkinan menggeser pelaksanaan hingga Maret atau April 2027.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU Muhtar mengatakan pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan jadwal awal.

“Seharusnya pembangunan mulai November ini, tapi informasi terakhir berpotensi diundur sampai Maret,” kata Muhtar.

Pemkab PPU sebenarnya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan SNT. Namun, proses administrasi sertifikat lahan masih berjalan di ATR/BPN.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kesiapan pembangunan. Pemerintah pusat membutuhkan kepastian dokumen sebelum kontruksi proyek berjalan.

Pemkab PPU pun tidak tinggal diam. Pemerintah daerah telah mengirim surat kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meminta agar PPU tetap masuk dalam jadwal pembangunan November.

Muhtar mengatakan pihaknya juga terus melengkapi dokumen pendukung, termasuk dokumen UKL-UPL.

“Kami masih mendorong supaya bisa dibangun November. Mudah-mudahan setelah sertifikat dan dokumen pendukung lengkap, Kemendikdasmen bisa mempertimbangkan PPU tetap masuk pembangunan tahun ini,” ujarnya.

Pemkab PPU Tak Ingin Kehilangan Kesempatan

Muhtar menjelaskan, sekitar 17 kabupaten/kota saat ini masuk dalam daftar daerah yang siap mengikuti pembangunan SNT. Pemerintah pusat tinggal menetapkan daftar tersebut melalui Surat Keputusan (SK) menteri.

Situasi itu membuat Pemkab PPU terus mengejar penyelesaian dokumen. Pemerintah daerah berharap proses sertifikasi tidak membuat PPU keluar dari daftar penerima pembangunan tahun ini.

Menurut Muhtar, persoalan administrasi lahan hanya membutuhkan tambahan waktu yang relatif singkat. Karena itu, Pemkab PPU meminta pemerintah pusat tetap mempertimbangkan pembangunan di Babulu pada November.

“Pak Bupati sudah bersurat kepada Kemendikdasmen agar PPU dipertimbangkan tetap dibangun November,” tegasnya.

SNT Dibangun di Lahan 23 Hektare

Program SNT merupakan kebijakan Kemendikdasmen untuk menggabungkan jenjang SD, SMP dan SMA dalam satu kawasan pendidikan.

Di PPU, pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 23 hektare di Kecamatan Babulu untuk proyek tersebut. Pemerintah pusat akan membangun kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, ruang guru, laboratorium, fasilitas olahraga dan berbagai sarana penunjang.

SNT PPU nantinya memiliki kapasitas hingga 5.000 siswa. Pemerintah memproyeksikan sekolah tersebut dapat melayani pelajar dari PPU sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.

Program tersebut juga menawarkan pendidikan tanpa biaya bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan program. Karena itu, Pemkab PPU kini mengejar penyelesaian sertifikat lahan dan dokumen UKL-UPL. Jika seluruh persyaratan segera rampung, pemerintah daerah berharap Kemendikdasmen tetap mempertahankan PPU dalam jadwal pembangunan November 2026.

Sebaliknya, jika proses administrasi belum selesai sesuai kebutuhan, pembangunan SNT berpotensi bergeser ke Maret atau April 2027.

(Mat/ADV)