Lintasjejaring.com, Kutai Kartanegara – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pemasangan 20 titik hidran di kawasan Danau Aji, Tenggarong, sebagai upaya mengatasi kendala pasokan air saat terjadi kebakaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan fasilitas pemadam kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk. Senin (12/10/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi. Pertemuan itu melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, PDAM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), BPBD, Dinas Sosial, serta unsur kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT.
“Ya, tadi kita dapat laporan, Pemadam ingin ngobrol dan berdiskusi bersama, makanya akhirnya kita fasilitasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andi Faisal menjelaskan, Dinas Pemadam Kebakaran telah memetakan sejumlah zona rawan kebakaran di Tenggarong. Namun, pemasangan fasilitas pendukung seperti tandon air berkapasitas 5.000 liter dan jaringan distribusi air masih menghadapi kendala.
Karena itu, pihak kecamatan, kelurahan, dan pengurus RT diminta memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya fasilitas tersebut dalam mempercepat penanganan kebakaran.
“Makanya tadi kita undang camat, lurah, dan forum RT ini agar cepat mengedukasi masyarakatnya, supaya ke depannya tidak ada lagi terjadi kebakaran kayak kemarin. Ya, saat ini pun kalau ada kebakaran, cepat diselesaikan,” kata Andi Faisal.
Selain pemasangan hidran, pembenahan jaringan distribusi air menjadi perhatian utama. Pasalnya, saat terjadi kebakaran besar, petugas kerap mengalami keterbatasan pasokan air karena pengisian ulang armada pemadam berlangsung lambat, bahkan sejumlah pipa dilaporkan tidak memiliki aliran air.
“Jadi kemarin kan kendalanya ketika kebakaran hebat, amunisinya ini kekurangan, airnya itu lambat untuk terisi kembali. Karena beberapa pipa itu tidak ada airnya ternyata. Nah, makanya ke depannya itu akan diperbaiki semua,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Perkim diminta mengupayakan pengadaan sedikitnya dua hingga tiga tandon air. DPRD juga mendorong dukungan perusahaan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta Bankaltimtara untuk membantu penyediaan fasilitas pemadaman.
“Plus hidran, jadi ada sekitar 20 titik yang akan kita pasang di area Danau Aji, aliran air itu. Jadi ada 20 titik hidran. Makanya tadi kita minta ke Pak Lurah, Bu Camat, Pak RT, agar bisa mengedukasi masyarakat sekitar sana. Itu dalam jangka pendeknya,” ungkapnya.
Untuk jangka panjang, DPRD Kukar akan mengupayakan dukungan anggaran melalui pembahasan Badan Anggaran (Banggar) agar setiap kelurahan memiliki kendaraan pendukung pemadam kebakaran. Fasilitas tersebut diharapkan mencakup kendaraan pengangkut peralatan dan pipa serta armada pemadam berkapasitas kecil sekitar 1.500 hingga 3.000 liter.
Menurut Andi Faisal, keberadaan armada berukuran kecil dapat mempercepat penanganan awal sehingga api bisa dikendalikan sebelum meluas.
“Jadi untuk membawa pipa itu mereka sudah punya sendiri, habis itu truk-truk pemadam yang skala kecil, yang isinya 1.500 liter, 3.000 liter begitu. Jadi ada percepatan, sehingga kebakaran sekecil apa pun ada yang mendahului,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah didorong membangun instalasi penampungan air di sekitar zona rawan kebakaran pada tahun depan. Dinas Perkim diminta menyusun kajian kebutuhan fasilitas tersebut untuk kawasan padat penduduk, tidak hanya di Danau Aji, tetapi juga wilayah lain seperti Mangkurawang dan Kartini.
Penentuan lokasi tambahan nantinya akan disesuaikan dengan hasil pemetaan zona rawan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
“Perkim tadi sudah kita minta, bukan hanya Danau Aji, tapi seluruh kawasan yang padat penduduk sudah kita minta agar mereka buat kajian. Kalau bisa secepatnya, supaya tahun depan bisa kita anggarkan kembali. Itu sih pentingnya untuk keamanan kita,” ujarnya.
Andi Faisal menegaskan, penguatan fasilitas pemadam kebakaran perlu dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Tenggarong. Sejumlah wilayah lain, seperti Muara Muntai, Kota Bangun, Anggana, dan Muara Badak, juga perlu mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan masing-masing.
“Makanya harapan kita itu bukan hanya di Tenggarong, tapi di 20 kecamatan pun perlakuannya sama. Karena tidak ada yang tahu, musibah itu tidak pernah mengabari terlebih dahulu, makanya sejak ini akan kita evaluasi,” tegasnya.
Ke depan, DPRD Kukar juga berencana mengundang pihak perusahaan untuk membahas peluang dukungan dalam penanganan kebakaran. Sinergi antara pemerintah daerah, petugas pemadam, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat penanganan kebakaran di seluruh wilayah Kukar.
(Hen/Mii)
