Lintasjejaring.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tengah perubahan global yang dinamis.
Hal ini terlihat dari kehadiran langsung Bupati PPU, Mudyat Noor, dalam Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Perubahan Geopolitik Dunia dalam Peluang Menuju Indonesia Raya”, yang digelar di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa, (20/5/2025).
Acara yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini menghadirkan 847 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hingga kepala daerah dari seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sarasehan kali ini mengangkat tema besar, “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya.”
Bupati Mudyat menilai forum tersebut sangat strategis, terutama bagi kepala daerah yang ingin menyelaraskan langkah daerah dengan dinamika nasional dan global.
Menurutnya, perubahan situasi geopolitik internasional turut membawa dampak langsung hingga ke daerah-daerah.
“Melalui sarasehan ini kami mendapatkan banyak wawasan, termasuk strategi konkret dalam merespons perubahan global yang berdampak hingga ke daerah. Semoga ilmu yang diperoleh bisa kami aplikasikan di lingkungan Pemkab PPU,” ujar Mudyat.
Ia menegaskan bahwa Pemkab PPU berkomitmen mendukung program-program pemerintah pusat, terutama dalam penguatan ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Sarasehan ini juga menjadi ruang dialog lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama di tengah kompleksitas tantangan global.
Dalam sambutannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan menjaga jati diri bangsa di tengah pusaran geopolitik dunia.
Kehadiran Bupati PPU dalam forum ini menjadi cerminan semangat daerah dalam membangun negeri dengan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila.
Ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan harmoni antara kebijakan lokal dan arah pembangunan nasional. (Adv)
