Lintasjejaring.com, Penajam – Optimalisasi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan yang perlu dijawab Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, di tengah perubahan pemanfaatan lahan dan keterbatasan infrastruktur pengairan. Salah satu konsep yang dapat dikaji untuk mendukung pengembangan sektor pertanian ialah sistem minapadi, yakni perpaduan budidaya padi dan ikan dalam satu kawasan persawahan. Selasa (20/10/2026).
Konsep tersebut membuka peluang diversifikasi hasil produksi dengan memanfaatkan lahan untuk dua kegiatan budidaya sekaligus. Namun, penerapannya di PPU masih membutuhkan kajian mengenai kesesuaian lahan, ketersediaan air, serta kesiapan petani dan dukungan teknis pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Rianto, menjelaskan minapadi merupakan pendekatan yang mengintegrasikan sektor pertanian dan perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Minapadi itu konteks atau konsep, perpaduan antara perikanan dengan kegiatan pertanian,” kata Ade saat diwawancarai mengenai pengembangan pertanian di Kabupaten PPU.
Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi salah satu bahan pembahasan dalam melihat peluang pengembangan pertanian yang lebih terintegrasi. Meski demikian, pemanfaatannya perlu mempertimbangkan kondisi wilayah agar tidak sekadar mengadopsi metode budidaya tanpa memperhitungkan kebutuhan dasar di lapangan.
Padukan Produksi Padi dan Perikanan
Sistem minapadi memungkinkan petani memelihara ikan di area persawahan bersamaan dengan penanaman padi. Dengan pengelolaan yang tepat, pendekatan ini berpotensi memberikan sumber produksi tambahan bagi petani tanpa harus memisahkan kegiatan pertanian dan perikanan ke lahan berbeda.
“Selain memberikan peluang diversifikasi hasil, sistem minapadi juga mendukung pengelolaan ekosistem sawah. Keberadaan ikan dapat membantu mengendalikan sebagian organisme pengganggu, tergantung pada jenis ikan, kondisi lahan, dan teknik budidaya yang diterapkan,” jelasnya.
Pengembangan minapadi juga mendapat perhatian dalam kerja sama internasional dan program pertanian di Indonesia. Ade menyebut kerja sama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dengan pemerintah Indonesia turut mendukung pengembangan konsep tersebut.
“Sejak 2015, kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan program minapadi,” paparnya.
Pendekatan pertanian terpadu ini dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan pola produksi yang memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan.
Meski demikian, hasilnya tidak dapat disamaratakan karena sangat bergantung pada karakteristik sawah, pengaturan air, pemilihan komoditas ikan, serta kemampuan petani dalam mengelola kedua kegiatan budidaya.
“Penggunaan pestisida dan pupuk dalam sistem minapadi perlu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, kondisi lingkungan, serta keamanan ikan yang dipelihara,” katanya.
Karena itu, penerapan minapadi tidak otomatis menghilangkan kebutuhan pupuk maupun pestisida, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya pengelolaan pertanian yang lebih terukur.
Penyusutan LP2B Jadi Perhatian
Pembahasan mengenai alternatif pengembangan pertanian tersebut berkaitan dengan tantangan pemanfaatan lahan pangan di PPU. Ade menyampaikan, luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sebelumnya tercatat lebih dari 8.000 hektare kini berada di bawah 7.000 hektare.
“Data tersebut masih kami sinkronisasi bersama Dinas Pertanian untuk mengidentifikasi potensi penambahan luasan lahan yang bisa dipertahankan. Pemutakhiran data ini penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi lahan pertanian dan kebutuhan pengembangannya,” paparnya.
Di sisi lain, keterbatasan jaringan pengairan teknis masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi sektor pertanian di daerah tersebut. Kondisi ini dapat memengaruhi keputusan petani dalam menentukan pemanfaatan lahan, termasuk untuk perkebunan maupun kegiatan budidaya perikanan.
Ketersediaan air menjadi aspek penting dalam sistem minapadi karena tanaman padi dan ikan memerlukan pengelolaan air yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oleh sebab itu, penerapan konsep tersebut di PPU perlu mempertimbangkan kondisi jaringan pengairan dan kemampuan pengaturan air pada lahan yang menjadi sasaran.
Perlu Kajian Sebelum Diterapkan
Meski menawarkan peluang integrasi produksi, minapadi belum dapat dipastikan menjadi program yang akan diterapkan di PPU. Ade belum menyampaikan lokasi penerapan, luas lahan sasaran, maupun jadwal pelaksanaan program secara khusus.
Kajian lanjutan diperlukan untuk menentukan wilayah yang sesuai, menghitung kebutuhan sarana pendukung, serta menilai kesiapan petani dalam menjalankan sistem budidaya terpadu.
“Pendampingan teknis sangat penting agar penerapan minapadi tidak mengganggu produktivitas padi maupun keberhasilan budidaya ikan. Karena itu, perencanaannya perlu melibatkan perangkat daerah terkait supaya aspek pertanian, perikanan, dan pengelolaan sumber daya air bisa berjalan beriringan,” lanjutnya.
Dengan kajian yang matang, minapadi berpotensi menjadi salah satu alternatif dalam memperluas pilihan pengembangan pertanian di PPU. Namun, penerapannya tetap harus didasarkan pada kondisi faktual di lapangan, bukan semata-mata pada potensi yang ditawarkan oleh konsep tersebut.
(Mat/ADV)
