Lintasjejaring.com, Samarinda – Tantangan menjangkau masyarakat di kawasan terpencil mendorong DPRD Kabupaten Nunukan mencari referensi baru dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Samarinda untuk mempelajari pengelolaan reses serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Senin (25/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Wakil Ketua DPRD Samarinda itu mempertemukan legislator dari kedua daerah dalam diskusi mengenai tata kelola aspirasi masyarakat, pengawasan pembangunan, hingga upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menerima langsung rombongan DPRD Nunukan yang datang untuk menggali pengalaman Kota Tepian dalam mengelola program reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kita menerima kunjungan dari teman-teman DPRD Nunukan. Untuk membahas terkait dengan optimalisasi Reses dan PAD. Alhamdulillah agenda tadi berjalan lancar, kita saling bertukar pendapat, pikiran bahkan masukkan ya,” ucap Celni.
Bagi DPRD Nunukan, pembahasan tersebut memiliki arti penting mengingat kondisi geografis daerah mereka yang didominasi kawasan Terpencil, Terluar, dan Terdalam (3T). Keterbatasan akses transportasi membuat proses penyerapan aspirasi masyarakat tidak semudah yang terjadi di daerah perkotaan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Said Hasan, mengatakan sistem reses yang diterapkan DPRD Samarinda menjadi salah satu materi yang paling menarik untuk dipelajari. Menurutnya, pengalaman tersebut berpotensi menjadi referensi dalam memperkuat komunikasi antara anggota dewan dan masyarakat di wilayah pelosok.
“Melalui diskusi tadi kami membahas bagaimana mengaplikasikan reses anggota dewan ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Mengingat di daerah kami itu ada wilayah 3T yang sangat terpencil. Bahkan, ada salah satu wilayah yang aksesnya hanya bisa ditempuh lewat jalur udara atau menggunakan pesawat,” ujarnya kepada media.
Said menjelaskan, tidak semua wilayah di Nunukan dapat dijangkau melalui jalur darat. Beberapa daerah hanya dapat diakses menggunakan transportasi sungai dan berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kondisi tersebut membuat biaya mobilisasi maupun pelayanan pemerintahan menjadi jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
Menurutnya, persoalan akses juga berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur. Ketika harga bahan bakar meningkat, biaya distribusi material ke wilayah pedalaman ikut melonjak sehingga pembangunan sering terkonsentrasi di kawasan yang lebih mudah dijangkau.
Selain membahas reses, kedua lembaga legislatif juga bertukar pandangan mengenai strategi meningkatkan PAD. Dalam diskusi tersebut, DPRD Samarinda mendorong anggota dewan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah masing-masing.
“Kami juga berdiskusi mengenai pendapatan daerah. Berdasarkan saran dan masukan dari Ibu Celni, kami sebagai anggota dewan harus terjun langsung ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah kami. Tujuannya adalah memantau dan memastikan kontribusi mereka terhadap PAD berjalan maksimal,” jelas Said.
Ia menilai masukan tersebut relevan untuk diterapkan di Nunukan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, namun masih memerlukan penguatan pengawasan agar kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan daerah lebih optimal.
Hasil kunjungan kerja ini, lanjut Said, tidak akan berhenti pada tahap diskusi semata. DPRD Nunukan berencana menindaklanjutinya melalui penyusunan kebijakan, penguatan fungsi pengawasan, hingga pembentukan regulasi yang mendukung pembangunan daerah.
“Daerah kami ini terpencar-pencar dan susah jangkauan pembangunannya. Maka dari itu, dari kunjungan ini ada banyak hal yang kami dapatkan sebagai representasi masyarakat nantinya di Kabupaten Nunukan, baik lewat pembentukan Perda, fungsi pengawasan, maupun program kerja baru,” tegasnya.
Selain mengoptimalkan sumber PAD yang ada, DPRD Nunukan juga berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan dan wilayah terpencil.
“Ke depan, kami juga akan terus berupaya memanfaatkan dan meminta dukungan anggaran tambahan, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk membangun pelosok Nunukan,” pungkasnya.
Melalui studi banding tersebut, DPRD Nunukan berharap dapat mengadopsi sejumlah praktik yang dinilai efektif di Samarinda guna memperkuat pelayanan publik, memperluas jangkauan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Penulis : Kinka/ADV
Editor : Redaksi
