Lintasjejaring.com, Samarinda – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai Kota Samarinda sudah saatnya memiliki sistem transportasi massal yang terintegrasi, terutama untuk mendukung mobilitas pelajar. Jumat (15/05/2026)
Kota Samarinda sendiri sudah saatnya memiliki sistem transportasi massal terintegrasi, terutama untuk mendukung mobilitas pelajar di tengah polemik larangan siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Penyediaan bus sekolah sebagai prioritas utama, lengkap dengan sistem feeder untuk menjangkau ruas jalan kecil di kawasan permukiman.
Hal itu disampaikan Deni menanggapi polemik larangan pelajar, menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah yang belakangan ramai dibahas masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terakhir saya komunikasi dengan Dinas Perhubungan, sesuai usulan kami di Komisi III, sudah saatnya Samarinda memiliki moda transportasi massal,” kata Deni.
Menurutnya, transportasi umum yang dibutuhkan tidak hanya berupa bus besar, tetapi juga feeder atau angkutan penghubung yang mampu menjangkau ruas jalan kecil di kawasan permukiman.
“Khususnya bus maupun feeder di Kota Samarinda. Karena ada beberapa ruas jalan kecil yang tidak bisa dilalui bus,” ujarnya.
Deni menegaskan prioritas utama yang didorong DPRD saat ini, adalah penyediaan bus sekolah bagi pelajar.
“Kemarin saya juga menyampaikan kepada Dinas Perhubungan, prioritas adalah bus anak sekolah. Itu yang utama. Kalau bisa didahulukan,” tegasnya.
Ia menyebutkan bahwa, Pemerintah Kota Samarinda disebut telah mulai menyiapkan skema, dan mekanisme pengoperasian transportasi massal tersebut.
Namun, menurut Deni, pengadaan armada tidak harus dilakukan melalui pembelian langsung oleh pemerintah daerah. Ia mendorong penggunaan skema Buy The Service (BTS), yakni layanan transportasi yang dioperasikan pihak ketiga namun dibiayai pemerintah.
“Kita tidak mesti membeli atau pengadaan sendiri. Bisa dengan skema Buy The Service atau BTS,” jelasnya.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan DPRD nantinya akan menyesuaikan dukungan, berdasarkan kemampuan anggaran daerah dan kesiapan teknis pemerintah kota.
“Kalau memang skemanya sesuai dengan anggaran saat ini, kita bisa mulai dulu dengan satu sampai dua jalur. Tidak mesti langsung banyak,” katanya.
Selain bus utama, ia juga menyoroti pentingnya integrasi feeder sebagai penghubung kawasan permukiman, menuju jalur utama transportasi massal.
“Nanti feeder ini yang menghubungkan ruas-ruas jalan kecil,” ujarnya.
Deni memastikan keberadaan transportasi baru nantinya, tidak ditujukan untuk mematikan angkot lama yang masih aktif dan memiliki izin trayek resmi.
“Kita tidak ingin angkot lama tersingkirkan. Tapi yang masih punya izin trayek aktif,” pungkasnya.
Penulis : Kinka
Editor : Redaksi
