Lintasjejaring.com, Samarinda – Keberhasilan DPRD Kota Samarinda dalam mengelola program reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan menarik perhatian DPRD Kabupaten Nunukan. Pengalaman Samarinda dalam menjaga efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat menjadi materi utama dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Samarinda. Senin (25/05/2026).
Kunjungan tersebut mempertemukan jajaran pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Kabupaten Nunukan dengan pimpinan DPRD Samarinda untuk bertukar pengalaman terkait tata kelola anggaran legislatif yang akuntabel dan tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan pihaknya menyambut positif kunjungan tersebut. Dalam diskusi yang berlangsung, DPRD Samarinda memaparkan berbagai mekanisme penyusunan hingga pengawasan anggaran reses dan Pokir agar tetap sesuai regulasi serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kami di DPRD Samarinda berbagi pengalaman dengan rekan-rekan dari DPRD Kabupaten Nunukan. Fokus utama yang mereka gali dari kita adalah bagaimana tata cara, mekanisme, dan kedisiplinan anggaran di Samarinda dalam mengelola reses serta menyerap Pokir anggota dewan. Mereka ingin melihat formula yang kami terapkan di sini agar bisa diadaptasi di daerah mereka,” ujar Celni kepada media.
Selain membahas tata kelola anggaran, DPRD Samarinda juga menjelaskan faktor-faktor yang mendukung tingginya realisasi program aspirasi masyarakat, salah satunya melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Celni, kemampuan daerah dalam menghimpun PAD sangat berpengaruh terhadap ruang fiskal yang tersedia untuk merealisasikan usulan masyarakat melalui Pokir.
Ia menjelaskan bahwa Samarinda memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan Nunukan. Kepadatan penduduk serta aktivitas sektor jasa yang tinggi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, termasuk dari sektor perparkiran dan layanan perkotaan lainnya.
“Kami juga berdiskusi mengenai struktur PAD. Kita jelaskan bahwa daya dukung PAD Samarinda memang jauh lebih tinggi karena faktor kepadatan penduduk dan sektor dinamis seperti perparkiran. Berbeda dengan Nunukan yang wilayahnya luas namun penduduknya sedikit, sehingga tantangan pengumpulan PAD-nya tentu berbeda,” jelasnya.
Celni menambahkan, meski DPRD Samarinda kerap menjadi tujuan studi banding berbagai daerah di Kalimantan, pihaknya tetap menerapkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas. DPRD tidak menjadikan kunjungan kerja sebagai agenda rutin tanpa tujuan yang jelas.
Menurutnya, setiap perjalanan dinas harus memiliki manfaat konkret bagi daerah serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, DPRD Samarinda menerapkan pembagian tugas yang ketat di internal lembaga agar aktivitas kelembagaan tetap berjalan meski sebagian anggota sedang menjalankan tugas di luar daerah.
“Terkait wacana kunjungan balasan ke Nunukan, kami di DPRD Samarinda belum menjadwalkan. Prinsip kami, setiap kunjungan keluar harus benar-benar berdasarkan kebutuhan daerah yang mendesak. Kami juga wajib berbagi tugas di internal pimpinan dan anggota. Jadi, kalau ada yang berangkat, harus ada beberapa orang yang tetap siaga menjaga kantor. Aktivitas di internal legislatif Samarinda harus tetap berjalan lancar,” pungkasnya.
Melalui pertemuan tersebut, DPRD Samarinda berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi referensi bagi DPRD Nunukan dalam memperkuat pengelolaan anggaran legislatif, sekaligus meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat di daerahnya masing-masing.
Penulis : Kinka/ADV
Editor : Redaksi
