Lintasjejaring.com, SAMARINDA – Program pendidikan gratis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Gratispol kembali menjadi sorotan. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Mulawarman, Rossa Tri Rahmawati Bahri, menilai implementasi program tersebut masih menyisakan persoalan mendasar, terutama terkait transparansi dan komunikasi publik.
Sorotan terhadap program Gratispol muncul karena dinilai belum diimbangi, dengan transparansi dan komunikasi publik yang memadai, sehingga memicu miskomunikasi antara pemerintah, kampus, dan mahasiswa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait pengelolaan anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan, yang dinilai perlu segera dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata.
Pernyataan itu disampaikan Rossa usai mengikuti forum diskusi bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, Rabu (010/4/2026). Dalam forum tersebut, sempat terjadi penyampaian aspirasi mahasiswa di tengah pemaparan yang berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Diskusi berjalan baik. Penyampaian aspirasi yang terjadi di tengah forum itu spontan, bukan bagian dari skema kegiatan kami,” ujarnya.
Rossa menjelaskan, forum tersebut sejak awal memang dirancang sebagai ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah. Ia menilai dinamika yang muncul, merupakan bagian dari ekspresi mahasiswa dalam menyampaikan keresahan.
“Forum ini memang kami siapkan untuk menyampaikan aspirasi. Tapi tetap harus menjaga etika kelembagaan,” katanya.
Terkait dinamika antarorganisasi mahasiswa yang sempat mencuat, ia memastikan komunikasi kelembagaan tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak didasarkan pada kepentingan oposisi, melainkan berangkat dari kondisi yang dirasakan masyarakat.
“Gerakan mahasiswa itu lahir dari keresahan, bukan soal pro atau kontra terhadap pemerintah,” tegasnya.
Dalam substansi diskusi, Rossa menyoroti pelaksanaan program Gratispol yang dinilai belum diimbangi dengan sosialisasi yang memadai. Hal ini, menurutnya, memicu miskomunikasi antara pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan mahasiswa sebagai penerima manfaat.
“Masih banyak miskomunikasi. Ini menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi publik, dari pemerintah perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran program tersebut. Hingga kini, menurutnya, belum tersedia platform resmi yang dapat diakses publik untuk mengetahui alur penggunaan dana secara rinci.
“Sampai hari ini belum ada media atau sistem yang menjelaskan secara terbuka, terkait penggunaan anggaran Gratispol. Ini yang menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Rossa juga mengingatkan agar pelaksanaan program pendidikan gratis tidak mengorbankan program pembangunan lainnya di daerah.
“Jangan sampai fokus ke satu program, sementara program lain justru terhambat,” katanya.
Ia menambahkan, perlu adanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, dengan implementasi program di lapangan.
“Ada gap antara perencanaan dan realisasi. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, BEM FISIP Unmul berencana menyusun dan merilis infografis hasil kajian terkait program Gratispol. Langkah ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontrol sosial sekaligus edukasi publik.
“Kami akan merilis infografis agar masyarakat bisa memahami program ini secara lebih utuh,” pungkasnya.
(Kinka)
