LintasJejaring.com, SAMARINDA – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Mulawarman (Unmul), Hithan Hersya Putra, menegaskan aksi pemberian “kartu merah” kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), merupakan bentuk kritik keras atas kinerja pemerintah daerah.
Minimnya ruang dialog langsung dengan pimpinan daerah, lambannya respons terhadap isu krisis ekologi, buruh, hingga kebijakan publik, serta belum ditanggapinya tantangan debat terbuka yang telah dilayangkan kepada gubernur. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dalam demokrasi, yang akan terus dilanjutkan melalui agenda lanjutan guna menuntut keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah.
Aksi tersebut dilakukan dalam forum diskusi bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang digelar di lingkungan kampus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hithan, langkah tersebut merupakan bagian dari hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
“Hari ini kami menggunakan hak kami untuk berekspresi dan berpendapat. Ini bagian dari demokrasi,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini Pemerintah Provinsi Kaltim terkesan menghindari ruang dialog langsung dengan mahasiswa, khususnya dalam merespons berbagai isu yang berkembang.
“Kami melihat ada kesan menghindar. Ketika ditanya, justru mahasiswa dianggap remeh, bahkan disuruh berdialog ke OPD atau Sekda. Seolah-olah gubernur enggan berhadapan langsung,” tegasnya.
Hithan menilai, dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapatkan respons serius dari pemerintah.
Ia menyoroti sejumlah isu, mulai dari krisis ekologi, hak buruh, nelayan, hingga polemik kebijakan yang belakangan viral di masyarakat.
“Hari ini Kaltim viral bukan karena prestasi, tapi karena masalah. Ini yang menjadi perhatian kami,” katanya.
Sebagai bentuk tekanan, BEM KM Unmul secara terbuka menantang Gubernur Kaltim untuk melakukan debat publik, guna menguji argumentasi dan data dari kedua belah pihak.
“Kami menantang gubernur untuk debat terbuka. Dari situ kita bisa lihat apakah pemerintah punya data dan argumentasi untuk menjawab kritik kami,” ujarnya.
Ia menegaskan, tantangan debat tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat, sejak sebelum aksi mahasiswa pada 23 Januari 2026. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari pihak pemerintah provinsi.
“Surat sudah kami kirim, bahkan sudah kami publikasikan. Tapi sampai hari ini belum ada balasan,” ungkapnya.
Hithan juga menegaskan bahwa kehadiran Wakil Gubernur dalam forum diskusi, tidak menggugurkan tuntutan mereka untuk berdialog langsung dengan gubernur.
“Kehadiran wakil gubernur tidak menghilangkan kewajiban gubernur, untuk menjawab tantangan kami,” katanya.
Selain itu, ia mengaku kecewa karena dalam kegiatan tersebut pihaknya tidak dilibatkan secara resmi, meskipun acara bersifat terbuka.
Bahkan, ia menyebutkan bahwa terjadi tindakan represif saat aksi berlangsung.
“Kami tidak diundang secara resmi, dan tadi juga sempat ada dorongan, penarikan baju, bahkan ancaman dari oknum,” ujarnya.
Meski demikian, BEM KM Unmul memastikan akan terus melanjutkan langkah mereka, dengan menggelar agenda lanjutan untuk menuntut ruang dialog terbuka, dengan pihak pemerintah provinsi.
“Kami pasti akan buat agenda lagi. Ini bagian dari kerja kami sebagai kontrol sosial,” tandasnya.
(Kinka)
