LintasJejaring.com, SAMARINDA— Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan komitmennya untuk tetap berada di bawah panji “Banteng” seraya menyampaikan bahwa politik, seharusnya dijalani dengan semangat riang gembira, bukan sebagai beban yang penuh ketegangan. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berbagi refleksi perjalanan politiknya bersama awak media di Cafe Reuni Kopi, Kota Samarinda sekaligus menegaskan sikap dan loyalitasnya terhadap partai. Selasa (10/02/2026).
Perjalanan politik Iswandi mencerminkan dinamika panjang kader partai, yang bertahan di tengah perubahan konstelasi politik lokal maupun nasional. Konsistensi ideologis, adaptasi terhadap dinamika internal partai, serta kemampuan bertahan dalam proses elektoral yang tidak selalu mulus, menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, posisinya sebagai anggota legislatif juga menuntut keseimbangan antara loyalitas partai, dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Ia menegaskan komitmennya untuk tetap berkiprah di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P). Ia menyebut dirinya sebagai “banteng sejati”, yang telah berproses sejak masa kuliah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau di banteng, saya dari zaman kuliah. Pertama ikut kampanye itu tahun 1992. Waktu itu partainya masih tiga, belum seperti sekarang,” ujarnya saat ditanya awak media soal perjalanan politiknya.
Ia menceritakan, keterlibatannya dalam politik dimulai dari aktivitas organisasi kampus di Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Fekon Unmul, sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ FEB). Ia aktif di senat mahasiswa, dan organisasi pergerakan sebelum akhirnya masuk ke struktur partai.
Di internal PDIP, ia mengaku pernah menjabat di kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama tiga periode, dengan tujuh kali pergantian ketua. Ia juga pernah membidangi sejumlah sektor, mulai dari organisasi, kaderisasi hingga pertambangan.
“Saya melatih kaderisasi sampai ke daerah-daerah di Kalimantan Timur. Tahun 2014 sebenarnya tidak mau nyaleg, tapi akhirnya maju juga,” katanya.
Pada Pilkada 2015, ia sempat ditugaskan sebagai calon Wakil Wali Kota (Wawali). Namun, dinamika politik membuat posisinya berubah dalam hitungan waktu singkat.
“Di politik itu sepersekian detik bisa berubah, apalagi menjelang momen krusial,” ucapnya.
Pada Pemilu 2019, ia kembali maju namun belum memperoleh kursi. Ia mengaku tidak mempersoalkan hasil tersebut.
“Kalau orang lain mungkin stres, saya santai saja. Kita bisa mengabdi di mana pun,” katanya.
Baru pada periode berikutnya, ia akhirnya duduk sebagai anggota DPRD Samarinda. Ia menilai keputusannya masuk ke dalam sistem, adalah bagian dari strategi untuk mendorong perubahan.
“Kita tidak bisa mengubah sistem kalau tidak ada di dalamnya. Demo saja tidak cukup. Kalau di dalam, kita punya kewenangan, bisa panggil OPD, bisa jalankan fungsi pengawasan,” tegasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Samarinda ini menjelaskan bahwa, fungsi DPRD pada dasarnya mencakup tiga hal utama: penganggaran, pengawasan dan legislasi. Menurutnya, kewenangan itu harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dalam beberapa isu, ia dikenal cukup vokal. Salah satunya saat menolak rancangan peraturan daerah, terkait penyertaan modal Perumda Varia Niaga.
“Saya tanya, kinerjanya sudah jelas belum? Kontribusinya ke PAD bagaimana? Kalau belum jelas tapi sudah mau bicara tunjangan direksi dan komisaris, itu mencederai masyarakat,” ujarnya.
Meski akhirnya kebijakan tersebut tetap disahkan melalui mekanisme voting, ia mengaku tetap menyampaikan sikapnya sebagai bentuk tanggung jawab.
“Minimal saya sudah mengingatkan. Sekarang ini semua ada jejak digital. Hati-hati,” katanya.
Ia menyebut gaya berpolitiknya sebagai “politik riang gembira”. Menurutnya, politik tidak boleh menjadi beban yang penuh tekanan dan permusuhan, melainkan ruang pengabdian yang dijalani dengan semangat, kebersamaan, dan suasana yang sehat demi kepentingan masyarakat.
“Kalau jadi beban, pusing kepala. Kalau happy, kita jalani saja. Termasuk anggota-anggota saya, kalau tidak senang jangan dipaksa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, tidak ingin terjun sepenuhnya ke dunia politik sebelum memastikan kondisi ekonomi keluarganya benar-benar stabil, karena baginya kemandirian finansial menjadi fondasi penting agar dapat berpolitik secara tenang, independen, dan tanpa tekanan kepentingan.
“Saya tidak mau ngurus politik, tapi di rumah beras kosong. Makanya saya kerja profesional dulu, baru masuk struktural partai tahun 2010,” katanya.
Ia mengatakan bahwa ia selalu mengingat pesan bahwa, tidak semua orang mendapat kesempatan menjadi anggota dewan sehingga jabatan yang diemban harus disyukuri, dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Baginya, posisi tersebut bukan sekadar status politik, melainkan amanah yang harus dikelola dengan sikap rendah hati dan kerja nyata untuk masyarakat..
“Dari ratusan ribu penduduk Samarinda, yang terpilih hanya 45 orang. Kesempatan itu harus dimanfaatkan, untuk melakukan sesuatu yang benar,” ucapnya.
Menurutnya, menjadi anggota dewan membuka ruang yang lebih luas untuk membantu masyarakat melalui kebijakan dan penganggaran, bukan sekadar bantuan pribadi.
“Kalau pribadi mungkin hanya bisa bantu sedikit. Tapi kalau lewat kebijakan, bisa lebih besar dampaknya,” tutupnya.
(Sean)
