Lintasjejaring.com, Samarinda – Ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan guru swasta kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Lasiti, menekankan pentingnya keberlanjutan perhatian pemerintah terhadap para pendidik di sektor swasta, terutama melalui dukungan insentif dan perlindungan sosial.
Menurut Ismail, program bantuan seperti BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) memang telah menyentuh sekolah swasta, namun hal itu belum cukup untuk menjawab tantangan kesejahteraan yang dihadapi para guru non-ASN.
“Pemerintah sudah hadir melalui BOSDA dan BOSNAS yang tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga menjangkau swasta. Tapi permasalahannya bukan pada dana operasional, melainkan kesejahteraan guru yang sangat tergantung pada kondisi keuangan yayasan,” ujarnya, Senin (30/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, berbeda dengan guru negeri yang mendapat gaji tetap dari APBN dan memiliki jenjang kepangkatan yang jelas, guru swasta hanya menerima gaji berdasarkan kemampuan sekolah dalam menarik siswa dan menetapkan SPP.
“Kalau sekolah swasta tidak punya banyak siswa dan biaya SPP rendah, maka gaji guru pun otomatis kecil. Ini situasi yang dialami banyak guru swasta di Samarinda,” jelas Ismail.
Ia menambahkan, persaingan sekolah swasta dengan sekolah negeri juga turut memengaruhi jumlah peserta didik. Masyarakat umumnya lebih memilih sekolah negeri karena bebas biaya, sementara sekolah swasta yang tidak memiliki program unggulan kerap kesulitan mempertahankan siswa.
“Dampaknya bukan hanya pada murid, tapi juga operasional sekolah. Bahkan, dana BOS kadang harus digunakan untuk menutup biaya rutin, termasuk menggaji guru,” jelasnya.
Kondisi tersebut, kata Ismail, bukan karena kurangnya kepedulian pemerintah, tetapi akibat perbedaan sistem pengelolaan.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memberikan insentif tambahan kepada guru swasta, sebagai bentuk dukungan atas kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.
“Kalau tidak ada insentif dari pemerintah, mereka hanya mengandalkan gaji dari yayasan. Dan kita tahu, sekolah swasta di Samarinda jumlahnya lebih banyak dari sekolah negeri. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ismail juga menyoroti pentingnya jaminan kesehatan bagi para guru swasta. Menurutnya, program-program seperti subsidi layanan poli dan fasilitas kesehatan gratis dari Pemprov Kaltim harus diperluas jangkauannya agar benar-benar bisa dirasakan para pendidik non-negeri.
“Guru swasta juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Kalau mereka tidak diperhatikan, maka ketimpangan ini akan semakin melebar dan bisa berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri,” pungkasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
