Lintasjejaring.com, Samarinda — Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng, menyampaikan keprihatinan terhadap proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum berpihak pada tenaga honorer lama.
Ia menilai banyak honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru gagal lolos seleksi, meskipun memiliki kontribusi besar dalam pelayanan publik.
“Tidak sedikit tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari satu dekade, tetapi gagal dalam seleksi. Padahal kontribusi dan dedikasi mereka terhadap pelayanan publik sudah sangat nyata,” kata Ronald, Rabu (25/6/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, seleksi PPPK saat ini terlalu berfokus pada hasil tes akademik tanpa mempertimbangkan pengalaman kerja maupun loyalitas pegawai yang sudah lama berkecimpung di pemerintahan.
Ia menyebut sistem yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi mereka yang telah menunjukkan kinerja nyata selama bertahun-tahun.
Ronald menegaskan bahwa kecakapan akademis memang penting, tetapi bukan satu-satunya indikator kelayakan seseorang untuk diangkat sebagai pegawai. Ia menilai loyalitas dan rekam jejak pengabdian juga harus menjadi bagian dari penilaian dalam sistem rekrutmen.
“Jika seleksi hanya berpijak pada skor tes, maka mereka yang sudah menunjukkan kinerja dan loyalitas tinggi justru tersisih. Pemerintah seharusnya mencari orang yang betul-betul berkomitmen, bukan sekadar pintar di atas kertas,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah agar tidak menutup mata terhadap nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi. Menurutnya, perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi dalam setiap kebijakan pengangkatan pegawai, agar para honorer tidak merasa dipinggirkan.
“Jangan sampai mereka merasa sebagai pihak yang dikorbankan. Pemerintah harus hadir dan memberikan kepastian kepada mereka yang telah lama menjadi bagian dari sistem pelayanan,” tegasnya.
Ronald berharap ke depan ada formulasi seleksi yang lebih berimbang antara kemampuan teknis dan rekam jejak pengabdian.
“Perubahan itu penting untuk menghadirkan keadilan bagi para tenaga honorer, terutama yang telah lama menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
(Ard/ADV DPRD Samarinda)
