Lintasjejaring.com, Penajam – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tidak hanya membutuhkan kesiapan lahan. Akses jalan, kepastian aset, pasokan listrik, hingga perlindungan dari sambaran petir turut menjadi perhatian sebelum pekerjaan fisik dimulai. Sabtu (31/10/2026).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) PPU meminta seluruh kebutuhan teknis tersebut dipastikan agar kawasan nelayan dapat berfungsi dengan aman dan mendukung aktivitas masyarakat.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), membutuhkan kesiapan infrastruktur yang matang. Tidak hanya memastikan kawasan dapat dibangun, pemerintah juga perlu menjamin akses, kebutuhan energi, dan aspek keselamatan agar fasilitas tersebut nantinya benar-benar menunjang aktivitas nelayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah kebutuhan itu menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) PPU dalam koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, baru-baru ini.
Sekretaris DPUPR PPU, Ali Musthofa, mengatakan akses jalan menuju kawasan menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan sejak awal. Jalur tersebut harus mampu menunjang mobilitas masyarakat maupun distribusi material selama proses pembangunan berlangsung.
Salah satu langkah yang direncanakan ialah melakukan penimbunan atau pengurukan pada jalur menuju lokasi. Dengan kondisi akses yang lebih memadai, kegiatan pembangunan diharapkan tidak terhambat sekaligus memudahkan masyarakat ketika kawasan mulai beroperasi.
“Jalur menuju lokasi rencananya akan kami uruk supaya mobilitas warga dan pengangkutan material bisa berjalan lancar,” ujar Ali.
Status Aset Harus Tuntas Sebelum Pekerjaan Fisik
Selain akses jalan, DPUPR menekankan pentingnya penyelesaian administrasi aset. Kejelasan status kepemilikan lahan maupun aset yang berkaitan dengan jalur menuju kawasan harus dipastikan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
Menurut Ali, persoalan legalitas tidak boleh dianggap sebagai urusan administratif semata. Jika tidak diselesaikan sejak tahap perencanaan, masalah aset berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan dan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Legalitasnya harus dipastikan lebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan di lapangan bermasalah karena status aset di bawah jalan belum tuntas,” tegasnya.
Karena itu, penyelarasan dokumen dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kebutuhan pembangunan terpenuhi. Langkah tersebut diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak terkendala persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.
Kapasitas Listrik dan Keselamatan Ikut Diperhitungkan
Kesiapan energi juga menjadi catatan DPUPR. Dalam pembahasan teknis, muncul usulan penggunaan generator set (genset) berkapasitas 60 KVA untuk memenuhi kebutuhan listrik di kawasan KNMP.
Namun, Ali menilai kapasitas tersebut masih perlu dikaji berdasarkan kebutuhan operasional sebenarnya. Perhitungan teknis diperlukan agar pasokan listrik mencukupi dan fasilitas yang dibangun dapat digunakan secara optimal.
“Daya genset harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Jadi, kapasitasnya perlu dihitung kembali agar operasional kawasan berjalan nyaman,” jelasnya.
Tidak hanya listrik, aspek keselamatan juga mendapat perhatian. Lokasi KNMP yang berada di kawasan terbuka dinilai membutuhkan sistem perlindungan terhadap sambaran petir. Karena itu, pemasangan penangkal petir dengan jangkauan perlindungan memadai perlu diperhitungkan dalam perencanaan.
“Kita perlu memasang penangkal petir dengan radius perlindungan yang luas karena kawasan ini terbuka dan berada di area tinggi,” tambah Ali.
Dukungan Masyarakat Jadi Modal Awal
Di tengah sejumlah kebutuhan teknis yang masih harus diselaraskan, Ali menyebut rencana pembangunan KNMP di Nenang mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Kondisi lahan juga dinilai telah siap, sehingga perhatian berikutnya diarahkan pada penyelesaian aspek teknis dan administrasi.
Dukungan warga menjadi salah satu modal penting agar pembangunan tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
DPUPR berharap seluruh kebutuhan pendukung dapat dipastikan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Mulai dari akses jalan, legalitas aset, kapasitas listrik, hingga perlindungan keselamatan perlu menjadi satu kesatuan dalam perencanaan.
Dengan persiapan tersebut, pembangunan KNMP Nenang diharapkan tidak berhenti pada penyediaan bangunan dan fasilitas dasar. Kawasan itu juga harus memiliki infrastruktur yang memadai, aman, serta mampu mendukung aktivitas masyarakat nelayan dalam jangka panjang.
(Mat/ADV)










