Lintasjejaring.com, Penajam – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) memaksa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengatur ulang operasional pengangkutan sampah. Dari sebelumnya 16 unit truk yang beroperasi, kini hanya 12 unit yang dikerahkan untuk menjaga pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah tekanan anggaran. Rabu (21/10/2026).
Kebijakan tersebut diambil setelah harga BBM jenis Dexlite mencapai Rp25.700 per liter. Kenaikan ini berdampak terhadap biaya operasional, terutama untuk kendaraan dengan spesifikasi mesin yang membutuhkan bahan bakar tersebut.
Kepala DLH PPU, Kuncoro, mengatakan pengurangan armada menjadi salah satu langkah untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Meski jumlah kendaraan dikurangi, pihaknya tetap berupaya menjaga pengangkutan sampah agar tidak terhenti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami harus menyesuaikan operasional dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Walaupun biaya BBM semakin tinggi, pengangkutan sampah tetap kami upayakan berjalan melalui pengaturan armada dan pemaksimalan muatan,” kata Kuncoro.
Anggaran Tambahan Rp550 Juta Harus Bertahan hingga Akhir Tahun
Tekanan biaya operasional tidak hanya berasal dari kenaikan harga BBM, tetapi juga besarnya kebutuhan bahan bakar untuk mendukung pelayanan kebersihan setiap hari.
Kuncoro menjelaskan, terdapat enam kendaraan pengangkut sampah yang memiliki spesifikasi mesin tertentu sehingga tidak dapat menggunakan solar biasa atau biosolar. Kendaraan tersebut membutuhkan Dexlite yang harganya kini turut membebani anggaran operasional.
“Kendaraan itu kan bergantung pada Dexlite, yang harganya turut memengaruhi pengeluaran operasional harian,” jelasnya.
Di tengah kenaikan pengeluaran tersebut, DLH PPU memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp550 juta melalui APBD Perubahan 2026. Namun, dana itu harus mencukupi kebutuhan operasional hingga penghujung tahun.
Sementara itu, pengeluaran untuk BBM saja mencapai sekitar Rp200 juta setiap bulan. Artinya, tambahan anggaran tersebut harus dikelola secara hati-hati agar pelayanan kebersihan tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Kami mendapat tambahan anggaran melalui APBD Perubahan sebesar Rp550 juta. Anggaran itu harus dikelola dengan cermat karena kebutuhan BBM bulanan cukup besar,” ujarnya.
Kebutuhan bahan bakar itu tidak hanya digunakan untuk truk yang mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Buluminung. Anggaran yang sama juga menopang operasional alat berat untuk menata dan menguruk sampah di lokasi pembuangan akhir.
Target Muatan Truk Dinaikkan Menjadi Tiga Ton
Selain mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi, DLH PPU berupaya menekan biaya melalui peningkatan efektivitas setiap perjalanan. Salah satu caranya dengan mengevaluasi volume sampah yang diangkut oleh masing-masing truk.
Berdasarkan pemantauan melalui timbangan di TPA Buluminung, sejumlah kendaraan sebelumnya tercatat membawa muatan sekitar dua ton atau bahkan kurang dalam sekali perjalanan. Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki agar penggunaan bahan bakar lebih sebanding dengan jumlah sampah yang diangkut.
Kini, DLH menetapkan sasaran minimal tiga ton sampah dalam setiap pengangkutan. Dengan target tersebut, kendaraan diharapkan dapat membawa muatan lebih optimal sehingga frekuensi perjalanan dan penggunaan BBM bisa dikelola secara lebih efisien.
“Kalau muatannya hanya satu ton, biaya BBM yang dikeluarkan menjadi tidak sebanding. Karena itu, kami berupaya memaksimalkan kapasitas angkut kendaraan,” papar Kuncoro.
Meski demikian, pengaturan muatan tetap harus disesuaikan dengan kapasitas kendaraan dan kondisi operasional di lapangan. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat membantu DLH mempertahankan pelayanan tanpa mengabaikan kebutuhan pengangkutan sampah masyarakat.
Kendaraan Roda Tiga Disiapkan untuk Gang Sempit
Upaya penghematan juga diikuti rencana pengadaan kendaraan roda tiga atau Kaisar. Kendaraan tersebut diproyeksikan membantu pengangkutan sampah dari kawasan permukiman padat dan gang sempit yang sulit dijangkau truk berukuran besar.
Kehadiran kendaraan berukuran lebih kecil diharapkan dapat mendukung jangkauan pelayanan, terutama di lingkungan yang memiliki akses terbatas bagi armada pengangkut sampah konvensional.
“Kami mengatur jumlah armada dan memaksimalkan muatan agar pengangkutan sampah tetap berjalan. Ke depan, kami juga merencanakan pengadaan kendaraan roda tiga untuk menjangkau permukiman dan gang sempit,” pungkasnya.
Namun, besarnya kebutuhan BBM dan terbatasnya tambahan anggaran membuat pengelolaan operasional hingga akhir tahun menjadi tantangan tersendiri. Efisiensi pun menjadi langkah yang harus dijalankan agar pengangkutan sampah tetap berjalan dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
(Mat/ADV)
