Lintasjejaring.com, Samarinda – Rencana masuknya taksi berargo dari Grup Blue Bird ke Samarinda dinilai perlu diikuti pembenahan angkutan lokal. DPRD Kota Samarinda mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada penambahan operator, tetapi juga memastikan angkot dan angkutan sewa khusus (ASK) yang sudah lebih dulu beroperasi mampu bertahan di tengah persaingan. Selasa (13/10/2026).
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai kehadiran operator baru bisa meningkatkan kualitas layanan transportasi. Namun, pemerintah juga perlu memikirkan nasib angkutan lokal yang selama ini sudah melayani masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi. Tapi, pengusaha dan pengemudi lokal juga harus diperhatikan karena mereka sudah lama beroperasi di Samarinda,” ujar Viktor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, angkutan lokal masih menghadapi sejumlah masalah. Biaya operasional yang tinggi, penumpang yang semakin berkurang, serta kondisi kendaraan yang sudah tua membuat pengemudi semakin sulit bertahan.
Persaingan dengan transportasi berbasis aplikasi juga menambah tantangan bagi mereka untuk mendapatkan penumpang. Karena itu, Viktor menilai pemerintah perlu membenahi angkutan lokal sebelum menambah persaingan dengan operator baru.
Ia mencontohkan Kota Bogor, Jawa Barat, yang dinilainya bisa menjadi referensi dalam menata angkutan kota tanpa menghilangkan keberadaannya.
“Di Bogor, angkotnya tidak langsung dihapus. Kendaraannya diperbarui dan sistem operasionalnya ditata. Cara seperti ini bisa dipelajari untuk diterapkan di Samarinda,” katanya.
Viktor mendorong Pemkot Samarinda mulai memperhatikan peremajaan kendaraan, penataan rute, serta pengelolaan angkutan lokal. Dengan pembenahan tersebut, angkot diharapkan tetap bisa bersaing dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Selain kondisi kendaraan, aturan operasional juga perlu diperjelas. Pemerintah diminta mengatur lokasi mangkal, titik penjemputan, wilayah pelayanan, hingga jumlah kendaraan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Viktor, aturan yang jelas penting untuk mencegah perselisihan antarpengemudi akibat perebutan penumpang. Penambahan armada tanpa perhitungan yang matang dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru di lapangan.
“Jangan sampai pengemudi malah saling berebut penumpang karena aturannya tidak jelas. Pemerintah harus melihat kondisi di lapangan sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan transportasi di Samarinda tidak hanya berfokus pada masuknya operator baru, tetapi juga memberi kesempatan kepada angkutan lokal untuk berkembang.
Dengan perencanaan yang baik, peningkatan layanan transportasi diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha pengemudi lokal.
(Abi/ADV/DPRD Samarinda)
