Lintasjejaring.com, Penajam – Persoalan pemenuhan hak pekerja masih menjadi tantangan dalam hubungan industrial di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sepanjang Maret hingga September 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU mencatat 17 perselisihan antara pekerja dan perusahaan, mulai dari persoalan upah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Rabu (28/10/2026).
Angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perjanjian kerja dan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak karyawan masih membutuhkan perhatian. Di tengah dinamika ketenagakerjaan, Disnakertrans PPU terus memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui komunikasi dan mediasi agar persoalan tidak berlarut hingga proses hukum.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans PPU, Julizar Rakhman, mengatakan seluruh kasus yang tercatat ditangani melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari bulan Maret sampai September itu ada 17 perselisihan,” ujarnya.
Hak Pekerja dan PHK Sepihak Jadi Persoalan
Julizar menjelaskan, persoalan yang paling sering dilaporkan berkaitan dengan hak pekerja yang dinilai belum dipenuhi perusahaan sesuai kesepakatan kerja. Selain itu, terdapat kasus PHK sepihak serta ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan yang sebelumnya disepakati kedua belah pihak.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kurangnya pemahaman pekerja terhadap isi kontrak ketika pertama kali menandatangani perjanjian kerja. Dalam sejumlah kasus, pekerja baru menyadari adanya ketentuan yang dianggap merugikan setelah persoalan muncul di kemudian hari.
“Pada saat mereka bertanda tangan itu tidak membaca dulu. Setelah kejadian, dengar dari teman, dibaca lagi. Ternyata seperti itu,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kontrak kerja bukan sekadar dokumen formalitas. Pekerja perlu memahami setiap ketentuan, termasuk masa kerja, hak penghasilan, kewajiban, hingga mekanisme pengakhiran hubungan kerja.
Di sisi lain, perusahaan juga berkewajiban menjalankan isi perjanjian sesuai aturan ketenagakerjaan. Kejelasan kesepakatan sejak awal dinilai penting untuk mencegah munculnya perbedaan penafsiran yang berujung pada perselisihan.
Pekerja Kontrak Rentan Khawatir Memperjuangkan Hak
Disnakertrans PPU turut menyoroti kondisi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam beberapa kasus, pekerja memilih tidak menyampaikan keberatan atau memperjuangkan haknya karena khawatir kontrak tidak diperpanjang perusahaan.
Situasi tersebut berpotensi membuat persoalan ketenagakerjaan tidak segera terungkap. Padahal, status sebagai pekerja kontrak tidak menghilangkan hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian maupun ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi penting bagi pekerja maupun pemberi kerja. Pekerja diharapkan berani menyampaikan persoalan melalui jalur yang tepat, sementara perusahaan perlu membuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan sebelum berkembang menjadi konflik.
Mediasi Jadi Jalur Awal Penyelesaian
Dalam menangani perselisihan, Disnakertrans PPU menjalankan fungsi fasilitasi melalui perundingan antara pekerja dan perusahaan. Proses bipartit menjadi tahapan awal yang harus ditempuh kedua pihak untuk mencari kesepakatan secara langsung.
Apabila perundingan belum menghasilkan penyelesaian, persoalan dapat dilanjutkan melalui mekanisme mediasi oleh Disnakertrans. Dalam proses tersebut, mediator dapat memberikan anjuran sebagai bahan pertimbangan bagi kedua pihak.
Julizar menyebutkan, proses penyelesaian tidak selalu membutuhkan waktu yang sama. Ada perselisihan yang dapat diselesaikan melalui satu kali pertemuan, tetapi terdapat pula kasus yang berlanjut hingga tahap pemberian anjuran.
“Kalau kita kebanyakan satu kali, ada yang juga sampai anjuran saja,” jelasnya.
Salah satu tantangan lainnya adalah persoalan tunggakan upah ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kondisi ini dapat menempatkan pekerja dalam posisi sulit, terutama ketika hubungan kerja telah berakhir sementara hak penghasilannya belum diselesaikan.
Menurut Julizar, membawa perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) juga membutuhkan waktu dan biaya. Karena itu, penyelesaian melalui komunikasi dan mediasi di tingkat daerah diharapkan menjadi jalan untuk menemukan kesepakatan sebelum perselisihan berlanjut ke proses hukum.
Perusahaan dan Pekerja Diminta Pahami Hak serta Kewajiban
Disnakertrans PPU berharap peningkatan pemahaman terhadap aturan ketenagakerjaan dapat menekan potensi perselisihan di lingkungan perusahaan. Kepatuhan terhadap perjanjian kerja, keterbukaan komunikasi, serta pemenuhan hak pekerja menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat.
Penyelesaian perselisihan juga membutuhkan kemauan kedua belah pihak untuk mencari titik temu. Tanpa komunikasi yang baik, persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui perundingan berisiko berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Melalui fasilitasi dan mediasi, Disnakertrans PPU berupaya memastikan pekerja dan perusahaan memperoleh ruang penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, iklim ketenagakerjaan di daerah diharapkan semakin kondusif sekaligus memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
(Mat/ADV)










