TPP ASN PPU Rp66 Miliar Masuk APBD Perubahan, Pencairan September Tunggu DPA

- Redaksi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir.

Foto: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir.

Lintasjejaring.com, penajam –  Kabar soal keterlambatan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat kepastian. Kamis (01/10/2026).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU memastikan kekurangan anggaran TPP sebesar Rp66 miliar sudah masuk dalam APBD Perubahan 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk membiayai TPP ASN selama empat bulan, yakni September hingga Desember 2026. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan anggaran tersebut telah terakomodir dalam APBD Perubahan yang ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD PPU pada Rabu (30/09/2026) kemarin.

“Kekurangan anggaran TPP sudah diakomodir di APBD Perubahan. Jadi, teman-teman pegawai tidak perlu khawatir, TPP untuk empat bulan ke depan sudah aman,” kata Muhajir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Muhajir menjelaskan, kekurangan anggaran tersebut muncul karena APBD Murni 2026 hanya menyediakan alokasi TPP untuk delapan bulan.

Baca Lainnya:  Disbudpar PPU Perkuat Perlindungan Warisan Sejarah di Tengah Perkembangan IKN

Pemkab PPU kemudian memasukkan kebutuhan empat bulan berikutnya dalam APBD Perubahan 2026. Dengan skema tersebut, kebutuhan TPP ASN hingga akhir tahun telah masuk dalam perencanaan anggaran daerah.

“Memang anggaran TPP yang tersedia di APBD Murni hanya untuk delapan bulan. Sisanya kita alokasikan melalui APBD Perubahan,” ujarnya.

Alokasi Rp66 miliar itu mencakup kebutuhan pembayaran TPP ASN untuk September, Oktober, November, dan Desember 2026.

Dengan demikian, persoalan yang saat ini muncul bukan lagi terkait ketersediaan anggaran, melainkan tahapan administrasi sebelum pembayaran dapat dilakukan.

TPP September Masih Tunggu Evaluasi APBD-P

Muhajir mengatakan pembayaran TPP September yang seharusnya berlangsung pada awal Oktober belum dapat dilakukan. Pemkab PPU masih menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan 2026 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Baca Lainnya:  Empat Gapoktan di Tiga Kecamatan Usulkan 2.000 Liter Herbisida, Distan PPU Siapkan Pengadaan

Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah daerah masih harus menunggu penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

“Untuk TPP September yang seharusnya dibayarkan awal Oktober ini memang masih tertunda karena kita menunggu hasil evaluasi APBD Perubahan dari Pemprov Kaltim, kemudian DPA perubahan juga harus terbit,” jelas Muhajir.

Menurutnya, DPA menjadi salah satu dokumen penting sebelum perangkat daerah dapat menjalankan anggaran hasil perubahan. Karena itu, pembayaran TPP belum bisa langsung dilakukan meskipun alokasinya sudah tersedia dalam APBD Perubahan.

Baca Lainnya:  Penertiban Bukit Tengkorak Ditindaklanjuti, PPU Perkuat Koordinasi Bersama Otorita IKN

Muhajir Minta ASN Bersabar

Pemkab PPU meminta ASN tidak khawatir mengenai keberlanjutan pembayaran TPP hingga akhir tahun. Pemerintah memastikan kebutuhan anggaran September hingga Desember sudah masuk dalam APBD Perubahan.

Muhajir meminta pegawai menunggu sampai seluruh tahapan administrasi selesai. Setelah DPA Perubahan terbit, pembayaran TPP dapat diproses sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

“Kami meminta teman-teman pegawai untuk bersabar menunggu DPA turun. Setelah itu, TPP bisa kita bayarkan,” pungkasnya.

Dengan masuknya Rp66 miliar dalam APBD Perubahan 2026, Pemkab PPU memastikan kebutuhan TPP ASN selama empat bulan terakhir tahun anggaran telah mendapat alokasi. Pemerintah kini menunggu penyelesaian tahapan evaluasi dan administrasi sebelum pembayaran berjalan.

(Mat/ADV)

Follow WhatsApp Channel lintasjejaring.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan
Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal
Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong
Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember
Pemkab Kukar Benahi Administrasi Pajak Perusahaan Tambang, Pembayaran Harus Sesuai Lokasi Operasional
Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat
Festival Nondoi Didorong Jadi Identitas Wisata PPU, Generasi Muda Disiapkan Jadi Pewaris Tradisi
Jelang MTQH dan Penilaian Adipura, Pemkab Kukar Perkuat Gotong Royong Jaga Keindahan Tenggarong

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 14:42 WITA

Rp186 Juta Uang Lelah Petugas Karhutla PPU Tertunda, BPBD Siapkan Pengajuan Susulan

Minggu, 22 November 2026 - 14:36 WITA

Cuaca Ekstrem Hambat Perluasan Sawah PPU, Kesiapan Benih 235 Ton Belum Maksimal

Senin, 16 November 2026 - 19:39 WITA

Rendi Solihin Tegaskan Status Kota Budaya Berlaku untuk Seluruh Wilayah Tenggarong

Senin, 16 November 2026 - 19:25 WITA

Disketapang Kukar Optimistis Stok Pangan 2027 Aman Jika Petani Mulai Menanam Desember

Senin, 16 November 2026 - 14:52 WITA

Gelar Kakah Demong Agong Disematkan ke Mudyat Noor, Sinergi Pelestarian Budaya Paser Diperkuat

Berita Terbaru