Lintasjejaring.com, Penajam – Perkembangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa tantangan tersendiri dalam menjaga identitas budaya lokal. Di tengah percepatan pembangunan dan modernisasi wilayah, keberadaan peninggalan sejarah menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian agar tidak tergerus perubahan zaman. Selasa (27/10/2026).
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PPU mendorong penguatan pendataan serta pelestarian lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah. Upaya tersebut menjadi bagian dari perlindungan warisan budaya sekaligus menjaga keterhubungan generasi mendatang dengan perjalanan sejarah daerah.
Sekretaris Disbudpar PPU, Suparman, menyebutkan sejumlah lokasi yang berkaitan dengan peninggalan sejarah masyarakat setempat. Di antaranya makam di wilayah Waru serta sumur yang berada di kawasan perkantoran pemerintah kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan lokasi tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan budaya daerah tidak hanya tercermin melalui kesenian dan tradisi, tetapi juga peninggalan fisik yang menyimpan nilai sejarah.
“Keberadaan lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan seni pertunjukan dan tradisi, tetapi juga mencakup tempat serta peninggalan yang memiliki nilai sejarah,” kata Suparman.
Pendataan Menjadi Dasar Perlindungan
Suparman mengakui terdapat sejumlah lokasi yang masuk dalam pembahasan mengenai cagar budaya di PPU. Namun, ia belum merinci jumlah keseluruhan lokasi maupun status penetapan masing-masing sebagai cagar budaya.
Karena itu, pendataan menjadi langkah penting untuk memastikan keberadaan peninggalan sejarah dapat dikenali dan terdokumentasi dengan baik. Informasi mengenai lokasi, karakteristik, serta nilai sejarahnya diperlukan sebagai dasar dalam menentukan langkah pelestarian.
Penanganan warisan sejarah juga tidak cukup hanya dengan menjaga kondisi fisik peninggalan. Dokumentasi, pengenalan kepada masyarakat, hingga pendidikan kebudayaan bagi generasi muda perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan yang berkelanjutan.
“Jangan sampai peninggalan sejarah ini hanya diketahui keberadaannya, tetapi masyarakat juga harus memahami nilai sejarahnya sebagai bagian dari identitas dan perjalanan daerah,” ujarnya.
Antisipasi Degradasi Kebudayaan
Tantangan pelestarian semakin relevan seiring perkembangan wilayah PPU yang berada dalam kawasan strategis pembangunan IKN. Perubahan lingkungan sosial dan masuknya berbagai pengaruh modernisasi berpotensi memengaruhi keberlangsungan identitas budaya lokal apabila tidak diimbangi langkah perlindungan.
Suparman menilai penguatan identitas daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan kebudayaan harus memiliki langkah antisipatif agar warisan lokal tetap dikenal dan tidak kehilangan tempat di tengah perubahan masyarakat.
“Makanya kita memang perlu langkah-langkah untuk mengantisipasi degradasi kebudayaan,” lanjutnya.
Dalam upaya tersebut, Disbudpar PPU bersama Lembaga Adat Paser (LAP) turut mendorong perlindungan kebudayaan melalui penguatan regulasi daerah. Identitas lokal juga perlu diperkenalkan dan dihadirkan dalam ruang publik sehingga masyarakat memiliki kedekatan dengan warisan budayanya sendiri.
Selain itu, pengenalan peninggalan sejarah kepada pelajar berpotensi dikembangkan melalui kegiatan edukasi maupun kunjungan ke lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah. Langkah ini dapat membuka ruang pembelajaran di luar lingkungan sekolah sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap sejarah daerah.
Meski demikian, penentuan status cagar budaya setiap lokasi tetap harus melalui proses pendataan dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan yang dilakukan memiliki dasar administrasi dan pertimbangan yang jelas.
“Harapannya kita terus memperkuat dokumentasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar peninggalan sejarah daerah khususnya di Kabupaten PPU ini tetap terpelihara dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang,” tutupnya.
Penguatan dokumentasi, regulasi, dan edukasi diharapkan menjadi fondasi pelestarian warisan sejarah PPU. Dengan begitu, kemajuan pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan perlindungan identitas budaya yang menjadi bagian dari jati diri masyarakat.
(Mat/ADV)










