Lintasjejaring.com, Penajam – Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terus diperkuat melalui kerja lintas perangkat daerah. Pemerintah tidak hanya mengejar penurunan angka kemiskinan, tetapi juga memperbaiki ketepatan sasaran program melalui penguatan data. Kamis (01/10/2026).
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengambil peran dalam menyelaraskan program, data dan intervensi agar berjalan lebih terarah.
Sekretaris Bapelitbang PPU Arif Afandi mengatakan koordinasi menjadi bagian penting agar program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu perangkat daerah saja. Perlu sinergi, integrasi program dan ketepatan sasaran,” kata Arif.
Kemiskinan PPU Turun 2.790 Jiwa
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Bapelitbang, jumlah penduduk miskin PPU menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir.
Pada 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 12.130 jiwa atau 7,61 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 11.590 jiwa atau 7,25 persen pada 2022.
Penurunan berlanjut pada 2023. Jumlah penduduk miskin saat itu mencapai 11.190 jiwa atau 6,97 persen. Setahun kemudian, angka tersebut kembali turun menjadi 10.760 jiwa atau 6,69 persen.
Pada 2025, jumlah penduduk miskin PPU kembali berkurang menjadi 9.340 jiwa atau 5,78 persen. Artinya, selama periode 2021–2025, jumlah penduduk miskin PPU berkurang sebanyak 2.790 jiwa.
“Capaian ini menjadi bagian dari hasil berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara lintas sektor. Kalau berkaca dari 2024 kemarin, dukungan alokasi anggaran itu sekitar 100 miliar. Kita terus berupaya angka kemiskinan ini dapat turun terus, baik secara sosial di instansi terkait, maupun berbasis data yang dihimpun,” paparnya.
Bapelitbang Sinkronkan Program Lintas Perangkat Daerah
Sebagai Sekretariat TKPK, Bapelitbang memiliki empat peran utama, yakni memfasilitasi koordinasi TKPK, melakukan sinkronisasi perencanaan program, memperkuat tata kelola data kemiskinan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Dalam koordinasi TKPK, Bapelitbang memfasilitasi rapat untuk membahas capaian, kendala dan tindak lanjut program. Koordinasi lintas perangkat daerah juga dilakukan untuk menyelaraskan program, sasaran penerima manfaat, lokasi intervensi dan bentuk bantuan.
Pada sisi perencanaan, Bapelitbang mendorong keterlibatan kelompok rentan melalui Musrenbang Tematik Kelompok Rentan. Forum tersebut menjadi ruang untuk mengintegrasikan kebutuhan kelompok rentan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Iya, kelompok rentan juga kita libatkan ya. Karena kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa menjadi masukkan dan solusi juga kita perlukan untuk pembangunan kedepan,” ujarnya.
Selain itu, kata Arif, Bapelitbang juga menyusun Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada tiga strategi utama.
Strategi pertama, berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui perlindungan sosial, bantuan pangan, rumah layak huni serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan sanitasi.
Strategi kedua, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi produktif, pelatihan keterampilan, dukungan sektor pertanian, perikanan dan UMKM, termasuk penguatan akses pasar dan permodalan.
Sementara strategi ketiga, menyasar pengurangan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan sanitasi, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Data DTSEN Jadi Dasar Penetapan Sasaran
Selain menyusun program, Bapelitbang memperkuat penggunaan data sebagai dasar penetapan sasaran intervensi.
Salah satunya melalui fasilitasi permintaan data By Name By Address (BNBA) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi perangkat daerah yang membutuhkan data untuk perencanaan program.
Perangkat daerah yang belum memiliki daftar calon penerima manfaat dapat mengajukan permohonan resmi kepada Bapelitbang. Selanjutnya, permohonan tersebut diverifikasi untuk memastikan kebutuhan data dan variabel yang diperlukan.
Setelah proses pemilahan, Bapelitbang menyampaikan data BNBA DTSEN kepada perangkat daerah sesuai format yang disepakati.
Data tersebut kemudian digunakan untuk perencanaan, penetapan sasaran dan pelaksanaan program. Hasil pemanfaatannya juga menjadi bahan umpan balik untuk mendukung pemutakhiran data secara berkala.
“Data menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat,” jelas Arif.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan program tidak hanya memiliki anggaran, tetapi juga menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.
Kemiskinan Turun, Ketimpangan dan Pengangguran Naik
Di sisi lain, perkembangan indikator sosial ekonomi PPU menunjukkan masih terdapat tantangan yang perlu ditangani bersama. Indeks Gini PPU pada 2025 tercatat 0,319, meningkat dibandingkan 0,258 pada 2024.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2025 berada di angka 4,26 persen, meningkat dari 2,85 persen pada 2024. Kedua indikator tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu berjalan bersama dengan upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
“Yang paling penting, program yang kita jalankan bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana program itu benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Garis kemiskinan PPU pada 2025 tercatat sebesar Rp633.181 per orang per bulan.
Evaluasi Program Dilakukan Berkala
Bapelitbang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dengan melihat capaian output dan outcome. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan.
Pelaporan juga dilakukan secara berkala melalui laporan triwulanan dan tahunan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Arif menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada upaya menurunkan jumlah penduduk miskin. Pemerintah juga mengarahkan kebijakan pada peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.
“Tujuan akhirnya adalah penurunan kemiskinan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, dan terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas,” pungkasnya.
(Mat/ADV)
