Lintasjejaring.com, Samarinda – Arif Kurniawan, selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, menyampaikan sejumlah catatan dan apresiasi, dalam penyampaian pendapat akhir dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Politisi Partai PKS ini mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kota Samarinda, dibawah kepemimpinan Andi Harun selaku Walikota Samarinda. Hal ini didasarkan pada beragam penghargaan, yang diraih oleh Kota Samarinda selama ini, contohnya Penghargaan Anugerah Kota Kota Layak Anak 2025, Penghargaan Kota Terbaik Dalam Pembangunan Daerah Se – Kalimantan Timur (Kaltim) 2025, serta Penghargaan Status Kinerja Tertinggi Dari Kementerian Dalam Negeri.
Lanjut, ia juga menyoroti pada langkah – langkah mitigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot), dalam menghadapi pemangkasan Dana Transfer Ke Daerah (TKD). Ia menyebutkan bahwa, kebijakan – kebijakan yang telah diambil Pemkot menunjukkan kesiapan Pemkot, dalam menghadapi tekanan fiskal yang sedang terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ditengah Kondisi Fiskal yang menantang ini, kami berharap Pemerintah dapat mengambil langkah – langkah yang bijak, agar dapat semakin baik dalam mengelola keuangan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan, bahwa Fraksi PKS meminta agar pihak Pemkot, dapat memprioritaskan penanganan isu mendasar yang memberikan dampak langsung pada masyarakat, seperti Kemiskinan, Pengangguran, Keamanan, Pendidikan, dan Kesehatan. Menurutnya, pengalokasian anggaran belanja harus diarahkan pada sektor yang benar – benar memberikan manfaat langsung pada masyarakat.
Tak luput, ia juga menyoroti pada pentingnya keberlanjutan program yang menyentuh masyarakat secara langsung, seperti ProBebaya. Selain itu, ia juga melanjutkan bahwa PKS juga mengusulkan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi para masyarakat miskin apabila struktur anggaran memungkinkan.
Terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menegaskan agar pihak Pemerintah dapat lebih inovatif dan kreatif, tanpa menambah beban masyarakat lewat pajak tambahan.
“Jangan sampai pihak masyarakat terus dibebani. Pemerintah perlu mencari cara – cara yang kreatif namun, tetap etis dan efektif,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung contoh kebijakan dari daerah – daerah lain, seperti pengelolaan zakat dan sedekah yang menurutnya mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil. Ia menilai inovasi seperti ini dapat menjadi inspirasi, selama didukung oleh payung hukum yang tepat.
“Kita bisa mencontoh dari daerah lain, jika langkah yang mereka ambil itu merupakan langkah yang inovatif dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian, tentunya kita bisa adaptasi dengan dukungan regulasi,” tandasnya.
(Sean)
